Harian Cendekia

Malaysia-Brunei Gandeng ASEAN Hadapi Kabut Asap Kalimantan, Indonesia Nggak Diajak?

Karhutla Kalimantan, Foto. Istimewa
Hariancendekia.com | Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat memanfaatkan mekanisme ASEAN untuk menghadapi kabut asap akibat karhutla di Kalimantan. Kesepakatan ini memunculkan pertanyaan soal posisi Indonesia dalam langkah regional tersebut.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kedua negara telah sepakat menggunakan mekanisme ASEAN yang dinilai paling tepat untuk menangani persoalan kabut asap.

Menteri Luar Negeri Malaysia dan kementerian terkait telah diminta menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan Sekretariat ASEAN.

“Kedua negara sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN yang paling tepat. Kami telah meminta Menteri Luar Negeri dan menteri terkait untuk menindaklanjutinya. Surat juga telah kami sampaikan kepada Sekretariat ASEAN,” kata Anwar, dikutip dari Astro Awani.

Kerja sama itu diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menghadapi dampak karhutla. Persoalan ini menjadi perhatian karena asap dapat melintasi batas negara dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Kondisi udara di sejumlah wilayah Malaysia pun tercatat memburuk. Pada Sabtu (22/8/2026) pukul 15.00 waktu setempat, indeks pencemaran udara (IPU) Serian mencapai 196 dan Kuching 188.

Sejumlah wilayah lain di Sarawak juga mencatat IPU tinggi, antara lain Samarahan 178, Sri Aman 175, Sarikei 174, Sibu 162, Bintulu 157, Mukah 157, Samalaju 155, dan Miri 143.

Sementara itu, dari Indonesia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan komunikasi dengan negara-negara tetangga terkait karhutla telah dilakukan melalui Menteri Luar Negeri.

“Kalau secara informal ada. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi,” ujar Prasetyo di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Prasetyo mengatakan pemerintah tengah berupaya mempercepat penanganan karhutla. Dia juga menilai pembentukan satgas khusus belum diperlukan karena koordinasi lintas sektor dinilai sudah cukup kuat. (zal/red)