 |
| Gubernur Jawa Timur saat ini dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, Foto. Istimewa |
Hariancendekia.com | Momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur harus menjadi ajang refleksi sekaligus titik tolak untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menyambut positif gagasan pembentukan Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah ini dinilai strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan badan usaha daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menilai Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang besar, baik melalui BUMD, BLUD, maupun aset daerah. Namun, potensi tersebut perlu dikelola secara profesional, transparan, terintegrasi, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan manfaat bagi masyarakat.
“Hari Jadi ke-81 Jawa Timur harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan fiskal daerah. Pembentukan Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD dapat menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh potensi ekonomi daerah dikelola secara lebih terintegrasi, profesional, dan produktif,” ujar Yusfan.
Menurut BADKO HMI Jawa Timur, keberadaan biro khusus tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan terhadap BUMD dan BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pengelolaan BUMD dan BLUD, lanjutnya, tidak boleh hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan. Lebih dari itu, pengelolaannya harus memiliki target kinerja yang terukur, menerapkan tata kelola yang sehat, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD dan kualitas pelayanan publik.
BADKO HMI Jawa Timur juga mendorong agar pembentukan biro tersebut disertai penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG), transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, digitalisasi pengelolaan, serta penempatan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi.
“Jangan sampai BUMD dan BLUD hanya menjadi entitas administratif. Harus ada terobosan agar setiap aset dan badan usaha daerah mampu memberikan nilai tambah bagi Jawa Timur. Ukurannya jelas: kinerja meningkat, pelayanan publik semakin baik, dan kontribusi terhadap PAD semakin besar,” tegas Yusfan.
BADKO HMI Jawa Timur berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh BUMD, BLUD, dan aset daerah. Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi badan usaha yang sehat, kurang produktif, maupun yang membutuhkan restrukturisasi.
Selain itu, BADKO HMI Jawa Timur mendorong pengembangan dashboard kinerja BUMD dan BLUD sebagai instrumen evaluasi berkala bagi pemerintah daerah dan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau secara transparan pengelolaan aset dan badan usaha milik daerah, termasuk besaran kontribusinya terhadap pembangunan Jawa Timur.
Dalam momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, BADKO HMI Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan memperkuat kemandirian Jawa Timur.
“Jawa Timur harus unggul, maju, dan berkelanjutan. Bukan hanya menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga daerah yang mampu mengelola kekayaan dan asetnya secara mandiri untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yusfan.
BADKO HMI JAWA TIMUR
Mengawal Kebijakan, Menguatkan Ekonomi Daerah, Mendorong Jawa Timur Unggul, Maju, dan Berkelanjutan. (Red)