![]() |
| Oleh Muhammad, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang - Ilmu Hukum |
Opini, Hariancendekia.com | Digitalisasi pembayaran membuat uang berpindah hanya dengan beberapa ketukan jari. Kemudahan itu ikut membuka jalan bagi judi online yang kini menjangkau generasi muda, mulai dari pelajar hingga mahasiswa. Dahulu orang harus mendatangi tempat tertentu untuk berjudi, sekarang cukup dengan ponsel dan koneksi internet. Judi tidak lagi bersembunyi di tempat gelap, tetapi hadir di layar yang sama dengan media sosial dan gim.
Dampaknya nyata, dan saya melihatnya sendiri pada seorang teman yang menjadi pelaku. Kejadian itu merugikan dirinya dan orang-orang di sekitarnya, dan saya menyayangkannya. Pengalaman itu memunculkan satu pertanyaan yang tak kunjung selesai: mengapa negara sulit memberantas judi online?
Menurut saya, kesulitan itu bukan semata karena negara kurang berusaha. Judi online tumbuh dari permintaan yang besar dan mudah dijangkau, sementara upaya negara masih lebih banyak mengejar penyedia daripada melindungi calon pemainnya. Karena itu, memblokir situs saja tidak akan cukup. Negara perlu menekan sisi permintaan lewat pemahaman risiko dan perlindungan generasi muda.
Alasan pertama adalah besarnya jumlah peminat. Komdigi menyebut tingginya peminat di Indonesia sebagai salah satu sebab judi online sulit diberantas. Data Wantimpres per 28 November 2024 mencatat 960 ribu pelajar dan mahasiswa terlibat judi online. Sekitar 60 persen pengguna judi online di Indonesia berasal dari generasi milenial dan generasi Z. Selama permintaan sebesar itu masih ada, situs yang ditutup akan terus dicari penggantinya.
Alasan kedua terletak pada kerentanan generasi muda. Mereka yang belum memiliki kestabilan finansial mudah tergoda mencoba-coba, lalu kesulitan mengendalikan diri. Faktor psikologis, finansial, dan kemudahan teknologi yang membuat otak ketagihan mendorong mereka makin dalam. Dampaknya tidak berhenti pada kerugian ekonomi, tetapi merembet ke utang, konflik keluarga, penipuan, dan tindak pidana lain. Memang ada yang menilai negara sudah berupaya lewat penegakan hukum, dan negara berkewajiban melindungi masyarakat. Namun upaya itu baru menjawab sisi penyediaan, belum sisi pemahaman risiko. Kondisi ini juga bertentangan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, ketika generasi muda diharapkan menjadi penggerak, bukan korban.
Karena itu, langkah yang perlu diambil harus menyentuh banyak pihak. Negara perlu menjaga penegakan hukum sambil memperkuat pengawasan dan edukasi. Sekolah dan kampus perlu mengajarkan risiko perjudian secara terbuka. Keluarga dan teman perlu berani menegur serta mendampingi orang yang mulai terjerat. Keberhasilan pemberantasan tidak hanya diukur dari banyaknya situs yang diblokir, tetapi dari kemampuan negara dan masyarakat memutus rantai perjudian. Teknologi boleh terus berkembang, tetapi perlindungan terhadap masyarakat dan penegakan hukum tidak boleh tertinggal. (*)
_________
*) Penulis: Muhammad, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang - Ilmu Hukum.
**) Seluruh isi opini sepenuhnya tanggung penulis, tidak menjadi tanggungjawab redaksi.
