![]() |
| Massa JSSC menggelar aksi penolakan wacana pelarangan sound system di depan Pemkab Jember, Foto. Istimewa |
Hariancendekia.com | Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Jember, Jawa Timur. Mereka menolak wacana pembatasan hingga pelarangan penggunaan sound system dalam berbagai kegiatan masyarakat.
Aksi tersebut diikuti massa yang membawa sejumlah truk bermuatan perangkat sound horeg. Massa memenuhi ruas jalan di depan Kantor Pemkab Jember hingga kawasan Alun-alun Jember.
Koordinator aksi JSSC, M Arif Sugiartani, mengatakan demonstrasi itu merupakan bentuk keresahan pelaku usaha dan pegiat audio terhadap wacana pelarangan penggunaan sound system.
Menurutnya, sound system bukan sekadar perangkat hiburan. Keberadaannya juga telah menjadi bagian dari budaya, sarana berekspresi, sekaligus sumber penghidupan masyarakat.
"Aksi ini lahir dari keresahan banyak pihak terkait wacana pembatasan bahkan pelarangan penggunaan sound system di berbagai kegiatan masyarakat. Bagi komunitas kami, sound system bukan sekadar perangkat suara, melainkan bagian dari budaya, sarana ekspresi, penghidupan, dan kebanggaan masyarakat Jember," kata Arif, dilansir detikJatim, Senin (16/11/2026).
Meski menolak pelarangan, JSSC menegaskan tidak bermaksud mengabaikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Mereka justru meminta pemerintah daerah membuka ruang dialog untuk mencari solusi bersama.
Arif mengajak Pemkab Jember dan DPRD Jember duduk bersama dengan komunitas serta pelaku usaha sound system. Dialog tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dibuat tidak merugikan pihak tertentu.
"Kami tidak menolak ketertiban dan kenyamanan bersama. Justru sebaliknya, kami mengajak seluruh pihak, termasuk Pemkab Jember dan DPRD Jember, untuk duduk bersama, berdialog secara terbuka, dan menyusun aturan yang jelas, adil, serta dapat dijalankan oleh semua pihak," ujarnya.
Dalam tuntutannya, JSSC secara tegas menolak kebijakan yang melarang secara mutlak penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat maupun budaya.
Mereka juga mendesak pemerintah daerah melibatkan komunitas, pengusaha, dan pengguna sound system secara langsung dalam pembahasan regulasi.
JSSC mengusulkan aturan yang lebih terukur, bukan pelarangan menyeluruh. Regulasi tersebut diharapkan mengatur jam operasional, lokasi penggunaan, hingga standar volume suara yang wajar.
"Aturan yang dibutuhkan hendaknya dirumuskan secara terukur, memuat batasan jam operasional, lokasi yang diperbolehkan, serta standar volume suara yang masuk akal," paparnya.
Melalui aksi tersebut, JSSC berharap pemerintah daerah dapat mengakomodasi kepentingan pelaku industri sound system sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat. Mereka meminta kebijakan yang dihasilkan mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama. (Red)
