 |
| Robaitulloh Salim MS., S. Sos., M. Si., Staf Ahli DPR RI sekaligus Wakil Sekretaris PC GP Ansor Banyuwangi |
Melalui program Smart Kampung, setiap desa di Banyuwangi kini dapat menghadirkan pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi secara digital. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, implementasi Smart Kampung di Banyuwangi terbukti meningkatkan efektivitas pelayanan, memperpendek waktu birokrasi, dan memperluas akses warga desa terhadap layanan yang sebelumnya hanya mudah dijangkau di perkotaan.
Program Smart Kampung dimulai dengan semangat membangun desa dari pinggiran. Setiap desa dilengkapi dengan akses internet, perangkat teknologi, dan SDM yang dilatih untuk mengoperasikan layanan digital. Hal ini membuat masyarakat desa yang sebelumnya terkendala jarak dan waktu, kini dapat mengakses layanan publik dengan lebih mudah. Kehadiran teknologi di desa juga memberi dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti promosi produk UMKM secara daring hingga pelatihan kewirausahaan berbasis digital.
Tidak berhenti di situ, transformasi digital juga diterapkan dalam layanan administrasi kependudukan. Warga dapat mengurus dokumen penting, seperti KTP, akta kelahiran, hingga kartu keluarga, dengan lebih cepat tanpa harus mengorbankan banyak waktu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa meski terdapat kendala infrastruktur dan literasi digital di beberapa desa, manfaat jangka panjangnya sangat besar: efisiensi, keterbukaan, serta pemerataan layanan publik.
Pada bidang kesehatan, inovasi Smart Health yang dijalankan Dinas Kesehatan Banyuwangi berhasil memperluas jangkauan layanan terutama di wilayah terpencil. Digitalisasi rekam medis dan sistem antrian daring mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Dengan hadirnya layanan berbasis digital, masyarakat desa tidak lagi kesulitan mengakses informasi kesehatan atau harus menunggu terlalu lama dalam antrean.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga merasakan dampak kebijakan digitalisasi ini. Program pembelajaran berbasis digital yang diterapkan di desa-desa Smart Kampung memberikan kesempatan bagi anak-anak di pedesaan untuk merasakan akses pendidikan yang lebih setara. Misalnya, melalui perpustakaan digital desa dan kelas daring, siswa dapat mengakses bahan bacaan serta materi pelajaran yang sebelumnya sulit dijangkau.
Tentu, ada tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah dan perlunya peningkatan kapasitas SDM. Namun, tantangan tersebut justru menjadi peluang investasi pemerintah dalam infrastruktur teknologi serta pendidikan literasi digital masyarakat. Apalagi, di era industri 4.0, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi akan menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan global.
Tokoh masyarakat Banyuwangi sekaligus Staf Ahli DPR RI, Robaitulloh Salim, MS., S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya mengintegrasikan inovasi kebijakan dengan identitas lokal. Dalam berbagai kesempatan, beliau menyuarakan bahwa pembangunan di daerah harus selaras dengan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya. Pandangan ini sejalan dengan semangat Smart Kampung, yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga menghidupkan kembali potensi ekonomi, sosial, dan budaya desa.
Misalnya, program Smart Kampung di Banyuwangi tidak hanya menghadirkan layanan administrasi digital, tetapi juga mengangkat potensi wisata desa. Digitalisasi promosi wisata berbasis desa terbukti mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal. Dengan begitu, kebijakan digitalisasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat desa.
Selain itu, pemerintah Banyuwangi juga mengintegrasikan sistem digital dengan program transparansi anggaran desa. Melalui aplikasi berbasis daring, masyarakat dapat memantau langsung penggunaan dana desa. Hal ini merupakan bentuk nyata dari prinsip good governance, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan.
Dengan kombinasi inovasi teknologi, keberpihakan pada masyarakat kecil, serta komitmen menjaga kearifan lokal, Banyuwangi berhasil menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik bukan hanya sekadar tren, melainkan kebutuhan nyata. Kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi digital layak mendapat dukungan penuh, karena telah terbukti meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus memperkuat kepercayaan rakyat kepada negara.
Kesuksesan Banyuwangi dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Jika digitalisasi dapat diterapkan dengan baik, berkelanjutan, dan berakar pada kebutuhan masyarakat lokal, maka cita-cita pemerataan pembangunan bukanlah mimpi belaka. Banyuwangi telah membuktikan, melalui Smart Kampung, bahwa desa bisa menjadi pusat inovasi, pusat ekonomi, dan pusat kebudayaan yang hidup berdampingan dengan teknologi.
Pada akhirnya, dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam digitalisasi pelayanan publik tidak boleh berhenti hanya pada level wacana. Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk terus mengembangkan infrastruktur, meningkatkan literasi digital, dan menjaga nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya mempercepat pelayanan publik, tetapi juga menjadi jalan menuju pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*)
*) Penulis: Robaitulloh Salim MS., S. Sos., M. Si., Staf Ahli DPR RI sekaligus Wakil Sekretaris PC GP Ansor Banyuwangi.
**) Seluruh isi berita, artikel, atau opini sepenuhnya tanggung penulis, tidak menjadi tanggungjawab redaksi.
