 |
| Unggahan media sosial yang menyoroti maraknya tren penari di karnaval sound horeg menuai reaksi publik, Foto. IG @ Rifky Ja’far Thalib |
Hariancendekia.com | Tren parade sound horeg yang belakangan marak melibatkan penari perempuan di jalanan menuai polemik tajam di tengah masyarakat. Fenomena tersebut dinilai telah menggeser makna tradisi karnaval perayaan kemerdekaan menjadi ajang yang sarat kontroversi moral.
Kritik tajam salah satunya datang dari pendakwah Rifky Ja’far Thalib melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyoroti keterlibatan para penari (dancer) yang disewa untuk berjoget mengiringi arak-arakan sound horeg.
Menurutnya, fenomena tersebut sudah masuk dalam kategori darurat moral di ruang publik.
"Bencana yang nggak kalah besar adalah bencana moral, konon kabarnya untuk menyewa dancer perempuan buat joget di jalan bareng sound horeg ini ratusan ribu hingga jutaan rupiah per orang," tulisnya dalam unggahan yang viral di media sosial.
Ia juga menyayangkan tontonan tersebut disaksikan secara bebas oleh masyarakat luas, termasuk anak-anak di bawah umur.
"Dengan alasan hiburan, perempuan rela dilecehkan secara masal, laki-laki menikmati, dan anak-anak ikut nonton sambil bersorak," imbuhnya.
Unggahan tersebut langsung dibanjiri beragam respons dari warganet. Banyak netizen mengeluhkan hilangnya esensi karnaval tradisional yang dulunya kental dengan nuansa budaya dan edukasi.
"Gatau sejak kapan Agustusan jadi kayak gini," tulis akun @ri***.n*h di kolom komentar.
Tak hanya itu, tekanan sosial di tingkat lingkungan warga juga dirasakan sebagian masyarakat yang memilih tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.
"Saya diajak karnaval desa tetapi saya menolak karna memang tak ingin, setelah saya menolak esoknya dipandang berbeda oleh ibu-ibu anggota desa," ungkap akun @su***oghh.
Fenomena sound horeg sendiri dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi perdebatan hangat di berbagai daerah. Selain persoalan kebisingan dan getaran suara berlebih, pergeseran format hiburan jalanan kini semakin menjadi sorotan serius masyarakat luas. (Red)