 |
| Oleh: Herianto |
Opini, Hariancendekia.com | Bangsa Indonesia hari ini tengah berlayar di perairan sejarah yang penuh dengan badai. Di satu sisi, kita sedang merajut kembali narasi agung tentang kebangkitan sebuah ikhtiar menuju Indonesia yang berdikari, swasembada pangan, berdaulat secara energi, dan bersih dari benalu korupsi. Namun, kedewasaan sebuah bangsa tidak pernah diuji saat laut sedang tenang. Kenyataannya, transisi menuju kemandirian ini tengah dihantam oleh dua krisis besar yang berjalan beriringan: pergolakan alam yang menyayat hati dan intrik politik elite yang mengaburkan akal sehat publik.
Ironi Kedaulatan dan Tangisan Ibu Pertiwi
Berbicara tentang swasembada pangan dan kedaulatan energi terasa bagai utopia jika kita menutup mata terhadap realitas ekologis yang kian hancur. Hari-hari ini, alam sedang mengirimkan peringatan kerasnya. Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) beserta ancaman kekeringan panjang secara langsung menguji ketahanan pangan nasional kita. Di saat yang sama, paru-paru bangsa ini sedang kritis dan hangus terbakar.
Belum usai duka dan sesak napas akibat kebakaran hutan di Kalimantan, sebuah fakta visual yang menunjukkan bahwa kini Papua Tengah, khususnya wilayah Nabire, turut dilanda kebakaran hutan yang sangat parah. Menghadapi rentetan bencana ini, krisis ekologi nyata membutuhkan konsentrasi penuh dan gotong royong dari seluruh elemen negara. Ironisnya, penderitaan rakyat dan krisis alam ini justru kerap beralih fungsi menjadi sekadar panggung teatrikal bagi para elite politik.
Membaca Semiotika Politik dan Sindrom Penyelamat
Seorang negarawan sejati akan memikirkan nasib generasi berikutnya, sementara politisi pragmatis hanya memikirkan pemilu selanjutnya. Publik hari ini disuguhi tontonan manuver politik senyap yang tajam di pucuk pimpinan pemerintahan, sebuah tarian bidak catur yang dipersiapkan jauh-jauh hari untuk kontestasi 2029. Terdapat anomali pembagian peran yang sangat timpang: setiap kali ada kebijakan pahit atau kegagalan struktural, Presiden seolah dikondisikan untuk berdiri sendirian menanggung seluruh hujatan dan amarah publik.
Di sudut lain, Wakil Presiden Gibran secara taktis mengambil posisi yang aman bak "dewa penyelamat". Jika dibedah menggunakan pisau semiotika politik, langkah-langkah sang Wapres sangat terukur dan penuh dengan kode. Saat eskalasi protes memanas beberapa waktu lalu, ia meredam narasi dengan tampil santai dalam video bersama seorang chef seolah mengirim pesan tersirat tentang siapa yang sebenarnya sedang "menggoreng" isu. Di momen ketegangan lainnya, ia muncul dengan video membahas kecerdasan buatan (AI) sembari santai mengelus kucing, memproyeksikan citra seorang pengendali yang tenang dan tak tersentuh oleh kekacauan di bawah.
Manuver hero syndrome ini terus berlanjut ketika gelombang demonstrasi membesar; ia tiba-tiba tampil mengambil peran sentral dengan mengundang mahasiswa berdialog ke Istana. Puncaknya, ketika narasi aksi perlawanan BEM UI mulai menguat di ibu kota, panggung tersebut dialihkan secara mendadak. Wapres merangkul dan memfasilitasi mahasiswa UI untuk terbang ke lokasi bencana di NTT. Dalam kacamata kenegaraan, ini bukanlah sekadar empati biasa, melainkan strategi populis untuk mendulang simpati, membangun kontras kepemimpinan, dan mengalihkan gelombang protes.
Alarm Agustus dan Waspada Penunggang Gelap
Suhu panas ternyata tidak hanya menghanguskan hutan-hutan di Papua dan Kalimantan, tetapi juga merambat cepat ke aspal jalanan. Arus pergerakan dari akar rumput yang merayap dari rakyat Pati hingga ke episentrum kekuasaan di Jakarta adalah riak yang harus diwaspadai. Gerakan ini perlahan membesar dan berpotensi menjadi mesin pemanas yang efektif bagi kelompok-kelompok yang tidak puas dengan jalannya pemerintahan.
Namun, kita tidak boleh amnesia terhadap sejarah. Bulan Agustus selalu menjadi "Alarm Historis" bagi republik ini. Kita harus berkaca pada peristiwa tahun lalu, ketika demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang awalnya membawa tuntutan murni justru dibajak di tengah jalan. Kelompok kepentingan, provokator, hingga "polisi politik" menyusup dan mencoreng integritas gerakan, hingga negara nyaris terseret ke dalam jurang darurat keamanan. Embrio pergerakan serupa kini kembali muncul, dan kita harus ekstra waspada.
Refleksi Kewarasan Publik
Kondisi bangsa hari ini menuntut kebangkitan nalar dan rasionalitas dari seluruh elemen masyarakat. Untuk menjadi bangsa yang mandiri dan bersih, kita harus mulai dari membersihkan cara berpikir kita sendiri. Mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil harus sadar bahwa mereka adalah kekuatan moral (moral force), bukan alat tawar atau mesin pemanas bagi elite yang sedang bertarung memperebutkan kekuasaan.
Masyarakat harus berhenti menjadi penonton yang mudah terbuai oleh kosmetik politik. Jangan mudah mengkultuskan tokoh yang mendadak tampil bak pahlawan di tengah krisis, dan jangan biarkan idealisme gerakan jalanan diadu domba oleh provokasi yang tak bertanggung jawab. Perjuangan memandirikan Indonesia adalah jalan sunyi yang menuntut kerja keras, persatuan sejati, dan pemikiran jangka panjang. Mari kita kawal kapal besar bernama Indonesia ini dengan nalar kritis dan bijaksana, agar ia tidak karam oleh badai alam maupun ego kekuasaan para elitenya. (*)
_________
*) Penulis: Herianto
**) Seluruh isi berita, artikel, atau opini sepenuhnya tanggung penulis, tidak menjadi tanggungjawab redaksi.