 |
| Ilustrasi Mitra SPPG berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Foto. Hariancendekia.com |
Hariancendekia.com | Puluhan ribu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Mereka menuntut kepastian operasional dapur, perlindungan investasi, dan kejelasan hubungan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan aksi tersebut menjadi wadah bagi mitra untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan kemitraan dengan BGN.
Menurut dia, sejumlah mitra telah menggelontorkan modal besar untuk membangun fasilitas dapur SPPG. Sumber pendanaan, kata Aweng, antara lain berasal dari pinjaman perbankan dan investasi bersama.
Namun, setelah fasilitas selesai dibangun, sebagian dapur belum mendapatkan kepastian mengenai operasionalnya. Kondisi itu dinilai menimbulkan persoalan bagi mitra yang telah lebih dulu mengeluarkan biaya pembangunan.
“Poin penting dalam aksi ini adalah menuntut hak-hak mitra yang hari ini kami nilai diabaikan oleh BGN,” ujar Aweng dalam keterangannya.
Aksi di depan DPR tersebut juga akan membawa aspirasi terkait kepastian hubungan kemitraan antara pengelola dapur SPPG dan BGN.
Persoalan ini berlangsung di tengah penataan pembentukan serta aktivasi SPPG oleh BGN. Pemerintah sebelumnya menyatakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu prioritas dalam perluasan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada Agustus 2026, BGN menyebut sekitar 2.700 SPPG di wilayah 3T telah selesai dibangun. Dapur-dapur tersebut direncanakan diaktivasi secara bertahap mulai September.
Meski demikian, dapur yang telah selesai dibangun tidak serta-merta langsung beroperasi. BGN menyatakan aktivasi tetap harus melalui pemeriksaan kesiapan, termasuk terkait data penerima manfaat, insentif, serta kepatuhan terhadap standar operasional.
Dengan latar tersebut, para mitra meminta kepastian lebih lanjut mengenai status dapur yang telah dibangun dan investasi yang sudah dikeluarkan. Aksi pada 1 Oktober diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah dan DPR. (Red)
Sumber: Berbagai Sumber