Harian Cendekia

Paradoks Narasi ANTI ORMEK: Doktrin Pembebasan tapi Terbelenggu Budaya Senioritas

Oleh: M. Fauzan Firjatullah
Opini, Hariancendekia.com | Di tengah riuhnya kehidupan kemahasiswaan, selalu ada narasi yang terdengar begitu gagah: mahasiswa harus merdeka, kritis, independen, dan terbebas dari segala bentuk intervensi organisasi eksternal kampus atau yang kerap disebut dengan istilah ANTI ORMEK.

Sekilas, narasi tersebut terdengar progresif.

Namun pertanyaannya sederhana: merdeka dari siapa, untuk tunduk kepada siapa?

Sebab menjadi ironis ketika jargon pembebasan justru tumbuh subur di ruang yang masih memelihara budaya senioritas, patronase, dan kepatuhan tanpa kritik.

Jika mahasiswa diajarkan untuk tidak mudah dipengaruhi organisasi eksternal, seharusnya ia juga diajarkan untuk tidak mudah dikendalikan oleh siapa pun yang memiliki posisi, jabatan, atau usia lebih tinggi di dalam lingkungan kampus.

Kemerdekaan Berpikir tidak Mengenal Seragam Organisasi

ANTI ORMEK (AO): Kritik atau Doktrin?

Kritik terhadap organisasi eksternal kampus pada dasarnya sah. Setiap organisasi memiliki potensi membawa kepentingan, agenda, maupun pengaruh tertentu. Mahasiswa tentu berhak mempertanyakan semuanya.

Tetapi kritik berubah menjadi persoalan ketika ANTI ORMEK tidak lagi hadir sebagai gagasan yang dapat diuji, melainkan berubah menjadi semacam doktrin.

Mahasiswa diarahkan untuk percaya bahwa organisasi eksternal selalu identik dengan intervensi, kepentingan, atau ancaman terhadap independensi kampus.

Di titik inilah nalar kritis justru berpotensi mengalami penyempitan.

Karena mahasiswa tidak lagi diajak bertanya: Apakah praktik organisasi tersebut benar atau salah?

Melainkan cukup diarahkan pada kesimpulan: Pokoknya jangan ikut ORMEK

Jika demikian, bukankah itu juga bentuk pengarahan cara berpikir?

Lucunya, mereka yang begitu keras menyerukan kebebasan berpikir justru bisa terjebak dalam pola pikir yang tidak memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menentukan pilihannya sendiri.

Ketika Senioritas Menyamar sebagai Pendidikan

Persoalan berikutnya jauh lebih mendasar: Budaya Senioritas

Senioritas bukan sekadar persoalan mahasiswa baru memanggil kakak tingkat dengan sebutan tertentu. Persoalannya muncul ketika usia, angkatan, jabatan, atau pengalaman dijadikan alasan untuk memperoleh otoritas yang tidak boleh dipertanyakan.

Kalimat seperti:
“kamu masih maba”
“nanti kalo sudah mengalami seperi kami, kamu akan mengerti”
“jangan banyak tanya dulu”

Jika kalimat-kalimat semacam itu digunakan untuk menutup ruang diskusi, maka yang sedang dibangun bukan pendidikan kritis.

Yang sedang dibangun adalah HIERARKI KEPATUHAN

Padahal mahasiswa seharusnya dididik untuk bertanya, membantah, menguji argumentasi, dan menyusun pendapat berdasarkan alasan.

Bukan sekadar menerima karena seseorang lebih senior. Karena kebenaran tidak otomatis menjadi benar hanya karena disampaikan oleh orang yang lebih tua.

Dan argumentasi tidak otomatis menjadi salah hanya karena keluar dari mulut mahasiswa baru.

Paradoks Besar: Membebaskan Mahasiswa, Tetapi Mengatur Pilihannya

Di sinilah paradoks narasi ANTI ORMEK menjadi menarik untuk dibongkar.

Di satu sisi, mahasiswa diberi pesan: “Jangan mau didoktrin organisasi eksternal.”

Tetapi di sisi lain, apabila mahasiswa memilih bergabung dengan organisasi eksternal, pilihannya bisa dipandang sebagai sesuatu yang salah, menyimpang, atau tidak sesuai dengan garis yang dianggap ideal.

Lantas, di mana letak kebebasannya?

Jika mahasiswa benar-benar bebas, maka ia harus memiliki hak untuk memilih.
  • Memilih masuk organisasi eksternal.
  • Memilih tidak masuk.
  • Memilih organisasi internal.
  • Memilih komunitas.
  • Atau bahkan memilih tidak mengikuti organisasi apa pun.
Tugas lingkungan akademik bukan menentukan pilihan mahasiswa, melainkan memastikan setiap pilihan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan etis.

Sebab independensi bukan berarti mahasiswa harus menjauhi organisasi tertentu.

Independensi berarti mahasiswa mampu berkata: “Saya bergabung karena saya memilihnya, bukan karena dipaksa.”

Dan pada saat yang sama mampu berkata: “Saya menolak karena saya memiliki alasan, bukan karena saya diperintahkan untuk menolak.”
_________
*) Penulis: M. Fauzan Firjatullah.
**) Seluruh isi berita, artikel, atau opini sepenuhnya tanggung penulis, tidak menjadi tanggungjawab redaksi.

Punya gagasan, atau informasi menarik di sekitar Anda? Kirimkan sekarang

Kirim Tulisan