Harian Cendekia

Said Aqil Siroj Muncul dalam Aspirasi Pengisian Wapres, Kelompok Pemuda Ciayumajakuning Sorot Pentingnya Rekam Jejak Kepemimpinan

Prof.Dr.KH. Said Aqil Siroj, Foto. Istimewa
Hariancendekia.com | Dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan berbagai aspirasi dari kalangan masyarakat. Salah satunya datang dari kelompok pemuda yang menamakan diri Gerakan Pemuda Ciayumajakuning (GPC), yang menyampaikan nama Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj sebagai salah satu figur untuk dipertimbangkan dalam diskursus pengisian jabatan tersebut.

Idris Rifandi, S.H., yang menyampaikan aspirasi kelompok tersebut, mengatakan bahwa pembahasan mengenai calon Wakil Presiden perlu memberikan perhatian pada rekam jejak pengabdian, pengalaman kepemimpinan, serta kontribusi terhadap kehidupan kebangsaan.

Menurutnya, pengalaman Prof.Dr.KH. Said Aqil Siroj memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selama dua periode, yakni 2010–2021, menjadi bagian dari rekam jejak yang relevan untuk dibicarakan dalam konteks kepemimpinan nasional.

"Pengisian jabatan Wakil Presiden merupakan persoalan penting dalam ketatanegaraan. Karena itu, ruang pertimbangannya harus terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat dengan tetap mengedepankan konstitusi, integritas, dan kepentingan nasional," ujar Idris.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga agar proses politik tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan elite maupun kompromi antarkelompok. Menurutnya, kepentingan rakyat, persatuan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan harus tetap menjadi perhatian utama.

Idris menambahkan, pengalaman Said Aqil Siroj dalam kepemimpinan organisasi keagamaan dan kiprahnya dalam wacana Islam moderat serta kebangsaan merupakan aspek yang dapat menjadi bahan diskusi publik.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut bukan merupakan pencalonan resmi dan tetap menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku dalam pengisian jabatan Wakil Presiden.

Sebagaimana disampaikan MPR RI pada 12 November 2026, pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada Presiden dan MPR. Proses selanjutnya menjadi bagian dari mekanisme ketatanegaraan sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Bagi kelompok pemuda yang menamakan diri Gerakan Pemuda Ciayumajakuning, dinamika tersebut menjadi momentum untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pandangan mengenai arah kepemimpinan nasional.

Persatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan konstitusi harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap proses politik dan ketatanegaraan. (Red)

Punya gagasan, atau informasi menarik di sekitar Anda? Kirimkan sekarang

Kirim Tulisan