 |
| Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan, Foto. Istimewa |
Hariancendekia.com | Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto menilai pergantian figur belum otomatis menyelesaikan persoalan fiskal Indonesia.
Suahasil dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Sebelumnya, dia menjabat Wakil Menteri Keuangan dan pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
Menurut Akhmad Akbar, tantangan utama Menkeu baru bukan sekadar mengelola APBN, melainkan mengatasi persoalan fiskal yang bersifat struktural.
“Perhatian seharusnya tidak terlalu tertuju pada siapa menteri keuangannya, tetapi pada arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh,” jelas Akhmad Akbar, Rabu (16/9).
Dia menyoroti tekanan terhadap ruang fiskal akibat sejumlah asumsi makro yang tidak sepenuhnya sejalan dengan perkembangan aktual. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi, bunga utang valas, serta proyeksi defisit.
Menurut Akbar, persoalan lain terletak pada penerimaan negara. Rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sekitar 12 persen, sementara basis pajak yang sempit dan besarnya sektor informal membatasi pertumbuhan penerimaan.
“Karena itu, peningkatan rasio pajak sebaiknya ditempuh melalui perluasan basis, bukan sekadar meningkatkan beban kelompok yang sudah patuh,” ujarnya.
Akbar juga meminta pemerintah memperhitungkan seluruh eksposur fiskal, termasuk kewajiban yang berpotensi kembali menjadi beban APBN. Transparansi diperlukan agar publik dan investor memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi keuangan negara.
Dia turut menyoroti tekanan fiskal pemerintah daerah setelah perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, kesehatan fiskal nasional perlu dilihat sebagai satu kesatuan antara pemerintah pusat dan daerah.
Di sisi belanja, efisiensi juga dinilai tidak cukup diukur dari pemotongan anggaran. “Seharusnya setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat yang dapat diukur,” tegasnya.
Akbar menyebut RAPBN 2027 akan menjadi ujian awal Suahasil. Tiga hal yang perlu diperhatikan ialah asumsi makro realistis, pemetaan risiko fiskal secara menyeluruh, serta kebijakan transfer daerah yang terukur.
“Kredibilitas fiskal dibangun melalui konsistensi kebijakan dan realisasinya,” pungkas Akbar. (Red)