![]() |
| Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Foto. Istimewa |
Hariancendekia.com | DPR RI tidak memasukkan ketentuan pemiskinan pejabat publik atau illicit enrichment dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan pada Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan aspek teknis perundang-undangan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, ketentuan illicit enrichment dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM. Dia juga menyebut praktik tersebut tidak diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris.
Selain itu, DPR mempertimbangkan karakter UU Perampasan Aset yang bersifat formil. Menurut Habiburokhman, regulasi tersebut mengatur tata cara dan hukum acara, bukan norma penghukuman pidana.
"Yang kedua dalam teknis perundang-undangan ya, undang-undang perampasan aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," kata Habiburokhman.
Tidak dimasukkannya ketentuan ini menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, mekanisme illicit enrichment selama ini dipandang sebagai salah satu instrumen untuk menindak pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar dan tidak sebanding dengan penghasilan resminya. (Red)
