Harian Cendekia

Ketua Umum PB PMII Tegaskan Kesejahteraan Rakyat Harus Jadi Ukuran Keberhasilan Negara

Ketua Umum PB PMII M Shofiyulloh Cokro saat menyampaikan visi negara kesejahteraan dalam Muspimnas PMII 2026 di Bandung, Foto. Istimewa
Hariancendekia.com | Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), M Shofiyulloh Cokro, menegaskan kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran keberhasilan negara. Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).

Dalam forum tersebut, Shofiyulloh memaparkan visi negara kesejahteraan ala Indonesia. Ia menilai keberhasilan konstitusi tidak cukup diukur dari besarnya bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut dia, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat agar mandiri, produktif, dan hidup bermartabat.

"Karena amanat Pasal 34 bukan hanya memelihara mereka yang lemah, tetapi juga memberdayakan mereka agar mandiri. Ukuran keberhasilan konstitusi kesejahteraan bukanlah banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan semakin banyak rakyat yang mampu bangkit, bekerja, berusaha, dan hidup sejahtera dengan martabatnya sendiri," kata Shofiyulloh, dikutip dari NU Online, Jumat (20/11/2026).

Ia kemudian memaparkan delapan pendirian PB PMII dari Bandung sebagai arah perjuangan organisasi. Pendirian tersebut mencakup kewajiban negara menyejahterakan rakyat melalui regulasi dan kebijakan terukur, pemerataan akses sumber produksi dan kekayaan alam, serta perlindungan hak pekerja.

Selain itu, PB PMII mendorong pemerataan jaminan sosial, pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan partisipasi masyarakat.

Organisasi mahasiswa tersebut juga berkomitmen mengawal pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 melalui pendidikan kader, pengorganisasian masyarakat, advokasi kebijakan, hingga pengawasan anggaran.

Dalam sektor teknologi, Shofiyulloh mengingatkan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi perkembangan ekonomi digital global.

"Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar digital. Indonesia harus menjadi pemilik teknologi, pemilik data, dan pemain utama ekonomi digital dunia," tegasnya.

Ia meminta seluruh kader menerjemahkan delapan pendirian tersebut menjadi kerja nyata hingga tingkat rayon, komisariat, dan cabang. Bentuknya antara lain mendampingi pesantren, membantu keluarga yang belum menerima bantuan, serta memperjuangkan kepentingan pengemudi transportasi daring.

Shofiyulloh menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 agar kesejahteraan dan keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat.

Muspimnas PMII 2026 turut dihadiri Ketua Majelis Pembina Nasional PB PMII Abdul Muhaimin Iskandar, alumni PMII, Gubernur Jawa Barat, serta jajaran pengurus PMII dari berbagai daerah. (Red)

Punya gagasan, atau informasi menarik di sekitar Anda? Kirimkan sekarang

Kirim Tulisan