Konvensional vs Digitalisasi: Paradigma Digitalisasi Pembayaran dalam Perekonomian Indonesia

Aisyiah Aiwani Baletti

HARIANCENDEKIA, OPINI - Peradaban manusia kini memasuki fase Society 5.0, suatu era di mana interaksi sosial terjalin mudah melalui telekomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, jika dikaji lebih mendalam, konsep digitalisasi dan Society 5.0 masih menjadi wacana global yang belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal.

Masyarakat Indonesia secara umum masih berada dalam tahap transisi menuju pemahaman holistik tentang kemajuan. Kendala utama terletak pada kesulitan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi faktor multidimensi: rendahnya literasi pendidikan, pola pendidikan yang belum terstruktur dan cenderung seremonial, kurangnya fokus pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, serta program pelatihan yang bersifat formalitas. Kondisi ini mengakibatkan proses pendidikan belum menjadi instrumen efektif untuk mendorong kemajuan.

Persoalan kompleksitas budaya turut memperparah situasi. Penolakan terhadap perubahan zaman dan kegagalan adaptasi budaya menjerumuskan masyarakat pada ketertinggalan, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Dalam konteks sistem pembayaran, resistensi terhadap digitalisasi masih terlihat jelas, khususnya pada penggunaan metode digital seperti kartu kredit, QRIS, atau platform sejenis. Meskipun sistem pembayaran digital telah marak di perkotaan, disparitas implementasi antara wilayah kota dan pelosok masih sangat timpang.

Akar masalah ini bersumber pada dua faktor utama: mentalitas individu dan infrastruktur. Di satu sisi, sistem pembayaran konvensional masih dianggap sebagai metode transaksi paling reliabel karena telah mengakar dalam budaya. Di sisi lain, meskipun sistem digital menawarkan efisiensi yang menjadi kebutuhan ekonomi modern, pemerintah belum mampu menyajikan argumentasi komprehensif tentang urgensi transisi ini.

Kendala teknis berupa keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil semakin mengukuhkan ketergantungan pada sistem konvensional. Oleh karena itu, diperlukan intervensi strategis dari Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk: (1) menyosialisasikan manfaat digitalisasi pembayaran secara masif dan inklusif; (2) memberikan pelatihan teknis yang aplikatif; serta (3) menghilangkan bias wilayah dalam implementasi kebijakan.

Langkah paralel yang tak kalah penting adalah percepatan pembangunan infrastruktur jaringan nasional. Dengan tersedianya akses teknologi yang merata, masyarakat pelosok akan memperoleh kesetaraan kesempatan untuk merasakan kemudahan transaksi digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

*) Penulis: Aisyiah Aiwani Baletti.
*) Seluruh isi berita, artikel, atau opini sepenuhnya tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi.

**) Dapatkan akses informasi HARIAN CENDEKIA lebih mudah dan cepat di Saluran WhatsApp dan Instagram, jangan lupa di follow.