 |
| (Doc. Istimewa) Ratusan santri yang tergabung dalam Santri Malang Menggugat melakukan aksi damai di depan DPRD Kota Malang, Rabu (15/10/2025), menuntut pencabutan izin Trans7. |
HARIANCENDEKIA, MALANG - Ratusan santri yang tergabung dalam gerakan Santri Malang Menggugat menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (15/10/2025). Mereka menuntut pencabutan izin tayangan bahkan penutupan Trans7, buntut dari program Xpose Uncensored yang dinilai melecehkan pesantren Lirboyo dan dunia pesantren secara umum.
Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu diikuti ratusan santri dari berbagai pesantren di wilayah Malang Raya. Massa membawa poster dan spanduk berisi kecaman terhadap Trans7 serta menyerukan penegakan etika jurnalistik yang bermartabat.
Koordinator aksi Santri Malang Menggugat, Fairouz Huda, menyebut bahwa tayangan Trans7 pada 13 Oktober 2025 telah mencederai martabat pesantren dan kalangan santri di Indonesia.
“Ini adalah unsur kesengajaan, maka dari itu tidak ada sanksi lain selain mencabut izin dari Trans7,” tegas Fairouz di tengah orasi aksi.
Menurutnya, narasi dalam program Xpose Uncensored tidak hanya menyudutkan pesantren Lirboyo, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Ia menilai media seharusnya menjadi sumber pencerahan, bukan penyebar kebencian.
“Pesantren adalah benteng moral bangsa. Ketika media justru menyerang nilai-nilai itu, maka kami harus berdiri membela,” tambahnya.
Dalam aksinya, para santri membawa lima poin tuntutan yang disebut Panca Gugatan. Berikut isi lengkap tuntutan mereka terhadap Trans7 dan pihak terkait:
- Segera cabut izin Trans7 sebagai media yang dinilai berdampak buruk terhadap keutuhan bangsa dan melanggar etika jurnalistik.
- Tangkap pihak manajemen Trans7 dan partner yang bertanggung jawab atas tayangan yang melecehkan dan menyesatkan publik.
- Bekukan dan cabut izin production house pembuat program Xpose Uncensored.
- Buat tayangan pertanggungjawaban publik, yang menegaskan bahwa kesalahan ada pada pihak media, bukan pada pesantren.
- Dorong pemerintah merumuskan kebijakan tegas untuk menegakkan etika jurnalistik serta memberikan sanksi berat bagi media yang melanggar, termasuk pencabutan izin.
Meski diwarnai orasi tegas, aksi berlangsung damai dan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan. Para santri menunaikan salat berjamaah di lokasi aksi serta membacakan doa untuk keselamatan bangsa.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam aksi tersebut, antara lain Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Anggota DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih, mantan Wali Kota Malang Sutiaji, serta jajaran DPRD Kota Malang dan beberapa ulama setempat. Kehadiran mereka menjadi bentuk solidaritas terhadap aspirasi kalangan santri.
Aksi Santri Malang Menggugat ini merupakan bagian dari gelombang reaksi luas di berbagai daerah atas tayangan Xpose Uncensored Trans7 yang menyinggung pesantren Lirboyo. Sebelumnya, kecaman serupa juga datang dari sejumlah tokoh nasional dan organisasi keagamaan yang menilai tayangan itu tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik yang berimbang dan beretika. (Red)
