 |
| (Doc. Hariancendekia.com) Koordinator Riset dan Teknologi Ilmu Keteknikan KMTI, Anam Ardhiansyah, menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. |
Dalam kesempatan tersebut, Anam menyoroti pentingnya pengawasan proyek pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai kualifikasi teknis dan target waktu. Ia menyebut sejumlah wilayah yang masih menghadapi persoalan jalan berlubang, banjir, hingga longsor, seperti Kecamatan Karangploso, Pujon, Kasembon, Lawang, Singosari, wilayah selatan dan pesisir, termasuk Kepanjen serta Gondanglegi dan Pagelaran.
“Pengawasan proyek pembangunan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, terutama pada titik-titik yang sering mengalami kerusakan jalan, banjir, maupun longsor,” ujar Anam.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan perbaikan sistem drainase agar permasalahan banjir tidak terus berulang setiap tahun. Ia menilai kualitas infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan pertumbuhan wilayah.
Selain infrastruktur, Anam juga menyoroti pengelolaan lingkungan yang dinilai masih membutuhkan langkah konkret. Ia mendorong revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan sampah dari hulu, serta penyusunan peraturan daerah terkait pengurangan penggunaan plastik.
“Upaya menjaga lingkungan harus dimulai dari kebijakan yang jelas hingga implementasi di lapangan, termasuk pengelolaan sampah yang lebih sistematis,” katanya.
Di sektor pendidikan, Anam menilai perencanaan pembangunan sekolah di tingkat kecamatan perlu diprioritaskan, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa pembangunan sekolah harus fokus pada akses pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata di daerah yang membutuhkan.
"Proses perencanaan pembangunan sekolah harus melalui tahapan yang matang, mulai dari pematangan lahan, verifikasi status tanah non-sengketa, studi kelayakan, hingga penyusunan desain teknis bangunan yang tahan gempa serta melibatkan Musrenbang Kecamatan," tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pengawasan pelayanan publik, khususnya pengelolaan limbah medis serta operasional sarana dan prasarana kota agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat," tutupnya. [adv]
