 |
| (Doc. Istimewa) Amrozi, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Insan Budi Utomo. |
HARIANCENDEKIA, MALANG - Peristiwa yang menewaskan seorang pelajar di Tual, Maluku, pada Kamis (18/2/2026) menuai sorotan publik. Insiden yang diduga melibatkan seorang anggota Brigade Mobil (Brimob) itu memicu desakan agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Insan Budi Utomo, Amrozi menyatakan sikap tegasnya terkait peristiwa tersebut dan meminta aparat penegak hukum membuka seluruh fakta secara objektif.
Ia menilai kejadian tersebut bukan insiden biasa dan harus menjadi perhatian serius semua pihak.
“Peristiwa tersebut merupakan tindakan yang terjadi tidak hanya dua sampai tiga kali. Siapa selanjutnya yang akan menjadi korban kekerasan aparat? Hal ini tidak bisa dipandang sebagai insiden biasa,” ujarnya dalam wawancara, Sabtu (22/2/2026).
Ia menyebut kematian pelajar tersebut sebagai tragedi yang sangat memilukan. Menurutnya, pemuda merupakan penerus bangsa yang seharusnya dilindungi oleh negara.
“Saya memandang peristiwa ini sebagai tragedi yang sangat memilukan. Pemuda adalah penerus bangsa. Aparat yang sepantasnya menjadi pelindung bagi masyarakat, tetapi malah sebaliknya menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kejadian ini tidak boleh berhenti pada narasi yang simpang siur. Ia meminta pengusutan dilakukan secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.
“Kejadian ini tidak boleh berhenti pada narasi yang simpang siur, melainkan harus diurai secara objektif dan transparan,” tegasnya.
Terkait proses hukum, Ketua BEM meminta agar penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Ia mengingatkan agar tidak ada upaya menutup-nutupi fakta untuk melindungi oknum tertentu.
“Kami meminta agar proses hukum dijalankan secara terbuka dan akuntabel. Tidak boleh ada upaya untuk menutupi fakta demi melindungi oknum tertentu. Jika memang ditemukan penyalahgunaan wewenang, maka harus ada sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong evaluasi terhadap pola operasi Brimob di tengah masyarakat sipil. Menurutnya, pendekatan represif yang tidak proporsional dapat menimbulkan kekhawatiran di ruang publik.
“Brimob memiliki mandat penting dalam menjaga keamanan di negara ini. Namun yang harus menjadi bahan evaluasi adalah pendekatan represif yang tidak proporsional hingga menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat sipil. Operasi keamanan seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan menghargai hak asasi manusia,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Ketua BEM menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban dan berharap kebenaran dapat terungkap melalui proses hukum yang adil.
“Kepada keluarga korban, saya ucapkan duka yang sangat mendalam. Saya yakin bahwa kebenaran akan terus hidup sekalipun dilenyapkan, dan pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, proses hukum terkait kasus pelajar tewas di Tual tersebut masih berjalan. Publik menanti hasil penyelidikan resmi untuk memastikan kejelasan peristiwa serta pertanggungjawaban pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. [rin/zil]
