 |
| (Doc. Istimewa) Gedung Kemendikbudristek di Jakarta |
Kebijakan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco sebagai upaya menekan ketimpangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri, Kamis (23/4/2026).
Badri mengatakan, evaluasi terhadap prodi akan dilakukan secara menyeluruh dalam waktu dekat. Pemerintah akan memilah program studi yang masih relevan dan yang perlu dihentikan.
“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujar Badri dalam keterangannya.
Menurut dia, kebijakan ini dilatarbelakangi tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun yang tidak sebanding dengan daya serap pasar kerja. Data Kemendiktisaintek mencatat sekitar 1,9 juta lulusan dihasilkan tiap tahun, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya lulusan diploma.
Namun, sebagian besar lulusan tersebut menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini dinilai memperbesar angka pengangguran terdidik.
Badri menegaskan, pemerintah kini mendorong penguatan industrialisasi berbasis sektor strategis. Delapan sektor prioritas yang menjadi fokus meliputi energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT kami butuhkan,” katanya.
Ia menilai, selama ini banyak perguruan tinggi membuka prodi berdasarkan tren pasar tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil dunia kerja. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan tenaga kerja.
Sebagai contoh, Badri menyebut lulusan jurusan keguruan mencapai sekitar 490.000 orang per tahun, sementara kebutuhan tenaga guru hanya sekitar 20.000 orang. Selisih tersebut berpotensi menambah jumlah pengangguran terdidik.
Untuk itu, Kemendiktisaintek menggandeng Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTKP) yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam menyusun kajian prodi yang sesuai kebutuhan.
Badri juga mendorong perguruan tinggi menerapkan strategi market driving dengan mengarahkan pembukaan prodi baru yang selaras dengan sektor industri prioritas.
“Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu,” ujarnya.
(rin/red)
