zmedia

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Tuai Kritik DPR, Mufti Anam Sebut Pemerintah Tak Konsisten

(Doc. Istimewa) Muftin anam dan Bahlil Lahadalia
Jakarta, Hariancendekia.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh pemerintah sejak Sabtu, 18 April 2026, menuai kritik dari DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai kebijakan tersebut tidak konsisten dan minim komunikasi, meski harga Pertamax serta BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan.

Mufti Anam menyoroti lonjakan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex yang dinilai terjadi secara mendadak. Ia menilai kebijakan itu bertolak belakang dengan narasi sebelumnya yang menenangkan masyarakat.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” ujar Mufti dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Namun, menurut dia, realisasi di lapangan justru berbeda. Kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai terjadi tanpa kesiapan dan komunikasi yang memadai kepada publik.

“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” katanya.

Mufti bahkan menyebut kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak semata terkait status subsidi atau nonsubsidi.

“Ternyata pemerintah benar PHP kepada rakyat. Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat,” tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan pandangan berbeda. Ia menyoroti perilaku konsumen mampu yang berpotensi beralih ke BBM subsidi ketika harga nonsubsidi naik.

“Jadi, Turbo itu kan untuk orang kaya, orang mampu. Jangan model kayak saya, kayak Dirjen, Wamen karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu mengambil hak saudara kita yang berhak. Apa enggak malu kita?” ujar Bahlil, Senin (20/4/2026).

Pemerintah hingga kini belum merinci langkah lanjutan terkait dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap daya beli masyarakat. Perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah menunjukkan perlunya komunikasi publik yang lebih jelas dalam setiap kebijakan energi.

(zal/red)
-Advertisement-iklan