 |
| (Doc. Istimewa) Gedung KPK |
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah tersebut.
“Benar (OTT Bupati Tulungagung),” ujar Fitroh saat dikonfirmasi.
Penindakan ini merupakan bagian dari strategi penegakan hukum KPK berbasis hasil penyelidikan dan bukti permulaan yang dinilai cukup. Operasi dilakukan secara cepat dan tertutup untuk menjaga efektivitas proses penangkapan.
Seluruh pihak yang diamankan, termasuk Gatut Sunu Wibowo, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Penangkapan ini terjadi saat Gatut baru memasuki masa awal jabatannya sebagai Bupati Tulungagung setelah memenangkan Pilkada 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Bupati Tulungagung periode 2019–2023.
OTT terhadap Gatut Sunu menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2026. Sejumlah kepala daerah di Jawa Timur sebelumnya juga telah diamankan KPK dalam operasi serupa, termasuk dari Ponorogo dan Madiun.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus menindak praktik korupsi di tingkat daerah, khususnya yang melibatkan pejabat publik. Penanganan kasus ini akan dikembangkan lebih lanjut setelah proses pemeriksaan awal selesai.
(rin/red)
