Soal Desakan Mundur Dirut KAI, Pengamat Ingatkan Jangan Politisasi Musibah

(Doc. Istimewa) Kondisi rangkaian kereta rusak usai tabrakan di Bekasi Timur

Jakarta, Hariancendekia.com - Pengamat hukum dan politik, Muslim Arbi, menilai desakan agar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin mundur dari jabatannya pascatabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, tidak tepat jika dilakukan tanpa dasar investigasi yang jelas.

Pernyataan ini disampaikan menyusul dorongan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, yang meminta evaluasi terhadap pucuk pimpinan KAI.

Muslim menegaskan, dalam tata kelola perusahaan negara, evaluasi terhadap direksi harus berbasis data dan hasil penyelidikan resmi. Ia mengingatkan agar keputusan strategis tidak dipengaruhi tekanan politik.

“Permintaan mundur terhadap Dirut KAI harus didasarkan pada evaluasi yang objektif, bukan tekanan politik atau asumsi sesaat. Jangan sampai publik melihat ada agenda lain di balik desakan itu,” ujar Muslim Arbi, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, kecelakaan transportasi tidak bisa dilihat secara sederhana. Ada banyak faktor yang perlu dikaji secara menyeluruh, mulai dari aspek teknis hingga sistem keselamatan.

Muslim menjelaskan, tanggung jawab dalam insiden seperti ini bersifat kolektif dan melibatkan berbagai lini operasional. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika beban langsung diarahkan kepada pimpinan tertinggi tanpa analisis mendalam.

“Kalau setiap kecelakaan langsung direspons dengan tuntutan mundur terhadap Dirut, itu bukan solusi. Itu justru berpotensi menjadi politisasi atas musibah,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas publik dalam menilai kasus kecelakaan yang masih dalam proses investigasi. Menurutnya, langkah terburu-buru justru berisiko menyesatkan persepsi publik.

Lebih lanjut, Muslim mengungkap adanya indikasi kepentingan lain yang perlu dicermati. Ia menyebut adanya sinyal dugaan permintaan proyek di lingkungan KAI yang beriringan dengan tekanan terhadap direksi.

“Saya menduga ada kepentingan lain. Bahkan ada sinyal dugaan permintaan proyek di tubuh KAI. Ini tentu harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.

Muslim menekankan, transparansi dan hasil investigasi yang komprehensif menjadi kunci untuk menentukan langkah evaluasi yang tepat. Ia meminta semua pihak menahan diri hingga fakta resmi terungkap.

(rin/red)