 |
| Kampus UIN Walisongo, Foto. Istimewa |
Hariancendekia.com | UIN Walisongo Semarang membebastugaskan dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Karena dosen tersebut berstatus PNS, proses penjatuhan sanksi kini diteruskan ke Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Walisongo Semarang, Kurnia Muhajarah, mengatakan kampus telah mengambil tindakan terhadap dosen tersebut.
"UIN Walisongo Semarang telah mengambil tindakan tegas dengan membebastugaskan terduga pelaku dari seluruh aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat), baik di jenjang fakultas maupun pascasarjana," kata Kurnia, dilansir detikJateng, Kamis (17/9/2026).
Kurnia menjelaskan, pembebastugasan itu dilakukan setelah kampus menjalankan proses investigasi internal. Penanganan kasus tersebut telah berlangsung sejak laporan mencuat pada Mei 2026.
Tim investigasi yang dibentuk PSGA bersama Satgas PPKS kemudian menyelesaikan penyelidikan pada 10 Juni 2026. Hasil investigasi selanjutnya diserahkan dalam laporan resmi kepada Rektor UIN Walisongo.
"Pada 10 Juni 2026, tim investigasi yang dibentuk oleh PSGA dan Satgas PPKS merampungkan proses penyelidikan serta menyerahkan laporan resmi kepada Rektor UIN Walisongo," ujar Kurnia.
Setelah menerima laporan tersebut, rektor membentuk Tim Penanganan Kekerasan Seksual pada 18 Juni 2026. Tim itu bertugas menindaklanjuti hasil investigasi dan menentukan rekomendasi sanksi.
"Pada 22 Juni 2026 Tim Penanganan Kekerasan Seksual menyelesaikan tugasnya dengan menyusun dan menyerahkan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada rektor," jelasnya.
Namun, kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap dosen tersebut berada di Kemenag karena statusnya sebagai PNS. Rektor UIN Walisongo pun mengirimkan surat resmi kepada Kemenag untuk memproses sanksi lebih lanjut.
"Mempertimbangkan status terduga pelaku sebagai PNS dan jenis sanksi yang direkomendasikan berada di bawah kewenangan Menteri Agama, Rektor UIN Walisongo Semarang telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Agama RI untuk pemrosesan sanksi lebih lanjut," kata Kurnia.
Kasus dugaan pelecehan seksual tersebut sebelumnya ramai di media sosial. Berdasarkan bahan yang diberikan, korban disebut lebih dari satu mahasiswa, namun jumlah korban tersebut belum dijelaskan secara rinci dalam keterangan kampus yang dikutip di atas. (Red)