 |
| Ilustrasi daya beli |
Menurut data BPS Agustus 2024, dunia distributor (sektor perdagangan) menduduki peringkat kedua (19%) dalam penyerapan tenaga kerja nasional, dan ditambah dengan sektor-sektor lain yang berkorelasi dengan dunia distributor (sektor transportasi & pergudangan (5.5%), akomodasi & makan-minum (3.5%)), yang kalau diakumulasi akan diperoleh kisaran 28-30% tenaga kerja nasional. Anggaplah dunia distributor berkontribusi di kisaran 25% (35 juta) tenaga kerja nasional.
Bisa dibayangkan ketika dunia distributor yang berkontribusi 25% tenaga kerja nasional ini sedang terganggu pendapatannya, maka akan berdampak sistemik (berefek domino) pada perekonomian nasional.
Inilah sebab pemerintah butuh serius memperhatikan dunia distributor beserta kesehatan persaingan usaha di dalamnya, supaya menjaga kebaikan pada puluhan juta orang yang bergantung hidup pada dunia distributor & menjaga kebaikan ekonomi negara.
Adapun sektor-sektor yang bermasalah pada dunia distributor di hari ini ada 4 sektor, yaitu E-commerce yang perlu berjalan secara tersinkronisasi dengan jalur distribusi offline, penjualan pulsa – paket data – tiket pesawat yang perlu melalui perantaraan distributor di masyarakat, program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang perlu terdesentralisasi ke masing-masing sekolah, program KMP (Koperasi Merah Putih) yang perlu berjalan secara berdampingan (tanpa beririsan) & bahkan memberi nilai tambah kepada usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor.
Sektor pertama, E-commerce yang perlu berjalan secara tersinkronisasi dengan jalur distribusi offline
E-commerce butuh dipandang dari sudut pandang tujuan besar untuk menjaga kebaikan di masyarakat, di mana E-commerce perlu berjalan dengan mengakomodasi asas-asas kemasyarakatan.
Asas-asas kemasyarakatan yang butuh diakomodasi oleh E-commerce adalah :
- Menjaga penyediaan lapangan kerja, melalui menjaga eksistensi jalur distribusi offline yang memiliki fungsi amplifier (pengembang) lapangan kerja.
- Pemerataan distribusi uang, melalui adanya iklim persaingan usaha yang fair & zonasi wilayah. Konsep zonasi wilayah butuh dihargai di dunia ekonomi, karena merupakan instrumen (alat / tools) untuk menjamin pemerataan distribusi uang & menjaga perputaran uang di daerah lokal. Ketika masyarakat lebih mendahulukan belanja ke toko-toko di sekitarnya atau di daerahnya dibanding belanja ke toko-toko di daerah lain, maka sudah pasti akan terjadi pemerataan distribusi uang berdasar zonasi wilayah & menjaga perputaran uang di daerah lokal.
- Menjaga perputaran uang di daerah lokal, melalui adanya zonasi wilayah, supaya bisa menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah lokal.
- Menjaga perputaran uang di dalam negara, supaya bisa menggerakkan aktivitas ekonomi di dalam negara.
- Meminimalkan dampak pada lingkungan alam, melalui meminimalkan polusi sampah bungkusan paket.
Sinkronisasi antara E-commerce & jalur distribusi offline, bisa dibaca di sini : https://bit.ly/sinkronisasi-online-dan-offline
Sektor kedua, penjualan pulsa – paket data – tiket pesawat yang perlu melalui perantaraan distributor di masyarakat
Pilih mana : Belanja ke aplikasi yang hanya menguntungkan 1 perusahaan, atau belanja melalui perantaraan distributor di masyarakat yang menguntungkan jutaan orang ?
Tentu secara akal sehat, kita memilih opsi kedua.
Belanja melalui perantaraan distributor di masyarakat memang kurang efisien, tapi di sisi lain memberi kontribusi ekonomi dalam bentuk menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang & menjaga kebaikan di masyarakat.
Solusinya adalah membagi aplikasi menjadi 2 jenis, yaitu aplikasi level grosir & aplikasi level ecer.
Untuk aplikasi level grosir, mekanismenya adalah wajib berdiri sebagai aplikasi & saldo tersendiri (dilarang gabung ke aplikasi & saldo lain), memiliki minimal besaran top-up saldo (untuk aplikasi level grosir untuk penjualan pulsa – paket data, memiliki minimal top-up saldo ≥ Rp 300.000 ; untuk aplikasi level grosir untuk penjualan tiket pesawat, memiliki minimal top-up saldo ≥ Rp 7.500.000), tidak dikenakan pajak tambahan (berupa PPN) kepada distributor yang belanja ke aplikasi.
Untuk aplikasi level eceran, mekanismenya adalah tidak wajib berdiri sebagai aplikasi & saldo tersendiri (boleh gabung ke aplikasi & saldo lain), tidak memiliki minimal besaran top-up saldo, dikenakan pajak tambahan (berupa PPN) kepada konsumen yang belanja ke aplikasi.
Penjelasan mengenai solusi ini adalah pajak tambahan (berupa PPN) dikenakan pada aplikasi level eceran (tidak memiliki minimal besaran top-up saldo) sedangkan pajak tambahan (berupa PPN) tidak dikenakan pada aplikasi level grosir (memiliki minimal besaran top-up saldo), sehingga menyebabkan masyarakat akan belanja dengan harga yang lebih mahal jika belanja secara langsung ke aplikasi level eceran (yang dikenakan pajak tambahan) dibanding belanja secara tidak langsung melalui perantaraan distributor di masyarakat (yang sebelumnya sudah top-up saldo ke aplikasi level grosir (yang tidak dikenakan pajak tambahan)). Sehingga dengan mekanisme demikian, akan mendorong masyarakat untuk lebih memilih belanja secara tidak langsung melalui perantaraan distributor di masyarakat (yang sebelumnya sudah top-up saldo ke aplikasi level grosir) dibanding belanja secara langsung ke aplikasi level eceran, sehingga akan menciptakan lapangan kerja melalui adanya perantaraan distributor di masyarakat.
Sektor ketiga, program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang perlu terdesentralisasi ke masing-masing sekolah
Konsep pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis) perlu diperbaiki supaya uang MBG lebih menyebar & lebih mengucur sampai ke level akar rumput di masyarakat.
Solusinya adalah desentralisasi MBG, di mana MBG dilaksanakan oleh masing-masing sekolah.
Masing-masing sekolah memiliki kebebasan untuk mengatur cara pemberian MBG ke murid, misalnya dengan cara menyewa katering swasta, memberi voucher kepada murid untuk belanja di kantin sekolah, memberi uang tunai kepada murid untuk dibelanjakan ke UMKM makanan di lingkungan sekolah.
Dan perlu dibarengi dengan sistem pengawasan dari pemerintah kepada sekolah-sekolah pelaksana MBG, berupa survei kuisioner secara berkala dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah pelaksana MBG, sidak secara berkala dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah pelaksana MBG, membangun Sistem Pengaduan MBG dari masyarakat ke Dinas Pendidikan.
Adapun keuntungan dari perubahan konsep pelaksanaan MBG menjadi ter-desentralisasi ke masing-masing sekolah adalah manfaat ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat, di mana uang MBG bisa lebih menyebar ke masing-masing sekolah, dan uang MBG bisa lebih mengucur sampai ke distributor bahan baku makanan di level menengah-bawah pada jalur distribusi offline melalui teknik pemecahan pemilik kapital besar menjadi pemilik-pemilik kapital kecil.
Pelaku dengan kapital kecil memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan pelaku kapital kecil lainnya, karena pelaku kapital kecil hanya bisa membeli barang dengan jumlah yang sedikit, di mana jumlah barang yang sedikit ini tidak akan berbeda jauh selisih jumlahnya jika pelaku kapital kecil membeli barang ke pelaku kapital besar, sehingga pelaku kapital kecil menjadi kehilangan insentif untuk membeli barang ke pelaku kapital besar.
Dan dalam konteks pelaksanaan MBG, pemecahan pemilik kapital besar (tersentralisasi pada SPPG) menjadi pemilik-pemilik kapital kecil (terdesentralisasi pada masing-masing sekolah) akan mendorong pemilik-pemilik kapital kecil di masing-masing sekolah untuk berbelanja bahan baku makanan ke distributor level menengah-bawah pada jalur distribusi offline.
Sektor keempat, program KMP (Koperasi Merah Putih) yang perlu berjalan secara berdampingan (tanpa beririsan) & bahkan memberi nilai tambah kepada usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor
Konsep pelaksanaan KMP (Koperasi Merah Putih) perlu diperbaiki supaya KMP berjalan secara berdampingan (tanpa beririsan) & bahkan memberi nilai tambah ekonomi kepada usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor.
Solusinya ada 2 poin, yaitu KMP hanya boleh menjual produk subsidi, dan KMP dalam menjual produk subsidi wajib melalui perantaraan distributor di masyarakat.
Poin pertama, KMP hanya boleh menjual produk subsidi, atau dengan kata lain KMP dilarang menjual produk non-subsidi, supaya KMP bisa berjalan secara berdampingan (tanpa beririsan) dengan usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor untuk produk non-subsidi, baik di level Grosir maupun di level Ecer.
Adapun produk subsidi yang dijual oleh KMP memiliki kriteria : merupakan kebutuhan dasar, dipandang membutuhkan stabilisasi harga, & mendapat subsidi dari pemerintah.
Poin kedua, KMP dalam menjual produk subsidi wajib melalui perantaraan distributor di masyarakat, supaya menciptakan lapangan kerja di masyarakat. Di mana KMP berposisi di level Grosir & bukan di level Ecer, melalui KMP wajib menerapkan MQJ (Minimal Quantity Jual), supaya memberi peluang bagi warga untuk berekonomi (menjual ulang) di level Ecer.
Dan andaipun KMP mau menjual ecer (KMP tidak disarankan untuk menjual secara ecer, kecuali dalam kondisi terpaksa), maka harganya wajib lebih mahal Rp 2.000-3.000 dibanding harga di level Ecer pada usaha-usaha warga, supaya mendorong konsumen untuk berbelanja ecer ke usaha-usaha warga dibanding berbelanja ecer ke KMP. (*)
_________
*) Penulis: Yudhi Pratama Karsa, S.Kom, Inovator & Pemerhati Sosial.
**) Seluruh isi berita, artikel, atau opini sepenuhnya tanggung penulis, tidak menjadi tanggungjawab redaksi.
Sektor kedua, penjualan pulsa – paket data – tiket pesawat yang perlu melalui perantaraan distributor di masyarakat
Pilih mana : Belanja ke aplikasi yang hanya menguntungkan 1 perusahaan, atau belanja melalui perantaraan distributor di masyarakat yang menguntungkan jutaan orang ?
Tentu secara akal sehat, kita memilih opsi kedua.
Belanja melalui perantaraan distributor di masyarakat memang kurang efisien, tapi di sisi lain memberi kontribusi ekonomi dalam bentuk menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang & menjaga kebaikan di masyarakat.
Solusinya adalah membagi aplikasi menjadi 2 jenis, yaitu aplikasi level grosir & aplikasi level ecer.
Untuk aplikasi level grosir, mekanismenya adalah wajib berdiri sebagai aplikasi & saldo tersendiri (dilarang gabung ke aplikasi & saldo lain), memiliki minimal besaran top-up saldo (untuk aplikasi level grosir untuk penjualan pulsa – paket data, memiliki minimal top-up saldo ≥ Rp 300.000 ; untuk aplikasi level grosir untuk penjualan tiket pesawat, memiliki minimal top-up saldo ≥ Rp 7.500.000), tidak dikenakan pajak tambahan (berupa PPN) kepada distributor yang belanja ke aplikasi.
Untuk aplikasi level eceran, mekanismenya adalah tidak wajib berdiri sebagai aplikasi & saldo tersendiri (boleh gabung ke aplikasi & saldo lain), tidak memiliki minimal besaran top-up saldo, dikenakan pajak tambahan (berupa PPN) kepada konsumen yang belanja ke aplikasi.
Penjelasan mengenai solusi ini adalah pajak tambahan (berupa PPN) dikenakan pada aplikasi level eceran (tidak memiliki minimal besaran top-up saldo) sedangkan pajak tambahan (berupa PPN) tidak dikenakan pada aplikasi level grosir (memiliki minimal besaran top-up saldo), sehingga menyebabkan masyarakat akan belanja dengan harga yang lebih mahal jika belanja secara langsung ke aplikasi level eceran (yang dikenakan pajak tambahan) dibanding belanja secara tidak langsung melalui perantaraan distributor di masyarakat (yang sebelumnya sudah top-up saldo ke aplikasi level grosir (yang tidak dikenakan pajak tambahan)). Sehingga dengan mekanisme demikian, akan mendorong masyarakat untuk lebih memilih belanja secara tidak langsung melalui perantaraan distributor di masyarakat (yang sebelumnya sudah top-up saldo ke aplikasi level grosir) dibanding belanja secara langsung ke aplikasi level eceran, sehingga akan menciptakan lapangan kerja melalui adanya perantaraan distributor di masyarakat.
Sektor ketiga, program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang perlu terdesentralisasi ke masing-masing sekolah
Konsep pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis) perlu diperbaiki supaya uang MBG lebih menyebar & lebih mengucur sampai ke level akar rumput di masyarakat.
Solusinya adalah desentralisasi MBG, di mana MBG dilaksanakan oleh masing-masing sekolah.
Masing-masing sekolah memiliki kebebasan untuk mengatur cara pemberian MBG ke murid, misalnya dengan cara menyewa katering swasta, memberi voucher kepada murid untuk belanja di kantin sekolah, memberi uang tunai kepada murid untuk dibelanjakan ke UMKM makanan di lingkungan sekolah.
Dan perlu dibarengi dengan sistem pengawasan dari pemerintah kepada sekolah-sekolah pelaksana MBG, berupa survei kuisioner secara berkala dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah pelaksana MBG, sidak secara berkala dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah pelaksana MBG, membangun Sistem Pengaduan MBG dari masyarakat ke Dinas Pendidikan.
Adapun keuntungan dari perubahan konsep pelaksanaan MBG menjadi ter-desentralisasi ke masing-masing sekolah adalah manfaat ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat, di mana uang MBG bisa lebih menyebar ke masing-masing sekolah, dan uang MBG bisa lebih mengucur sampai ke distributor bahan baku makanan di level menengah-bawah pada jalur distribusi offline melalui teknik pemecahan pemilik kapital besar menjadi pemilik-pemilik kapital kecil.
Pelaku dengan kapital kecil memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan pelaku kapital kecil lainnya, karena pelaku kapital kecil hanya bisa membeli barang dengan jumlah yang sedikit, di mana jumlah barang yang sedikit ini tidak akan berbeda jauh selisih jumlahnya jika pelaku kapital kecil membeli barang ke pelaku kapital besar, sehingga pelaku kapital kecil menjadi kehilangan insentif untuk membeli barang ke pelaku kapital besar.
Dan dalam konteks pelaksanaan MBG, pemecahan pemilik kapital besar (tersentralisasi pada SPPG) menjadi pemilik-pemilik kapital kecil (terdesentralisasi pada masing-masing sekolah) akan mendorong pemilik-pemilik kapital kecil di masing-masing sekolah untuk berbelanja bahan baku makanan ke distributor level menengah-bawah pada jalur distribusi offline.
Sektor keempat, program KMP (Koperasi Merah Putih) yang perlu berjalan secara berdampingan (tanpa beririsan) & bahkan memberi nilai tambah kepada usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor
Konsep pelaksanaan KMP (Koperasi Merah Putih) perlu diperbaiki supaya KMP berjalan secara berdampingan (tanpa beririsan) & bahkan memberi nilai tambah ekonomi kepada usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor.
Solusinya ada 2 poin, yaitu KMP hanya boleh menjual produk subsidi, dan KMP dalam menjual produk subsidi wajib melalui perantaraan distributor di masyarakat.
Poin pertama, KMP hanya boleh menjual produk subsidi, atau dengan kata lain KMP dilarang menjual produk non-subsidi, supaya KMP bisa berjalan secara berdampingan (tanpa beririsan) dengan usaha-usaha warga yang bergerak di dunia distributor untuk produk non-subsidi, baik di level Grosir maupun di level Ecer.
Adapun produk subsidi yang dijual oleh KMP memiliki kriteria : merupakan kebutuhan dasar, dipandang membutuhkan stabilisasi harga, & mendapat subsidi dari pemerintah.
Poin kedua, KMP dalam menjual produk subsidi wajib melalui perantaraan distributor di masyarakat, supaya menciptakan lapangan kerja di masyarakat. Di mana KMP berposisi di level Grosir & bukan di level Ecer, melalui KMP wajib menerapkan MQJ (Minimal Quantity Jual), supaya memberi peluang bagi warga untuk berekonomi (menjual ulang) di level Ecer.
Dan andaipun KMP mau menjual ecer (KMP tidak disarankan untuk menjual secara ecer, kecuali dalam kondisi terpaksa), maka harganya wajib lebih mahal Rp 2.000-3.000 dibanding harga di level Ecer pada usaha-usaha warga, supaya mendorong konsumen untuk berbelanja ecer ke usaha-usaha warga dibanding berbelanja ecer ke KMP. (*)
_________
*) Penulis: Yudhi Pratama Karsa, S.Kom, Inovator & Pemerhati Sosial.
**) Seluruh isi berita, artikel, atau opini sepenuhnya tanggung penulis, tidak menjadi tanggungjawab redaksi.