 |
| Gibran Rakabuming Raka, Foto. Ilustrasi AI |
Hariancendekia.com | Status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI kembali dipersoalkan. Massa dari Aliansi Rakyat Menggugat mendatangi kantor Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), untuk mendesak Gibran mundur atau dimakzulkan DPR RI.
Aksi unjuk rasa tersebut dipusatkan di akses pintu belakang kantor Wakil Presiden. Massa menyuarakan tuntutan agar Gibran segera melepaskan jabatannya karena menilai kedudukannya tidak lagi memiliki legitimasi hukum.
Anggota Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, yang turut hadir dalam aksi itu, menegaskan bahwa status Gibran sebagai wapres dinilai bermasalah secara konstitusional.
"Karena secara legal konstitusional, Saudara Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi legal untuk menduduki jabatan wapres," kata Khozinudin di sela-sela aksi.
Menurut Khozinudin, tuntutan agar Gibran mundur merupakan langkah yang diharapkan dapat dilakukan atas kesadaran pribadi. Namun, dia mengakui kemungkinan tersebut sangat kecil.
Pihaknya menilai pengunduran diri secara sukarela akan menjadi poin tersendiri di tengah desakan yang terus disuarakan massa.
"Kalau bisa berhenti atas inisiatifnya, itu akan menjadi poin tersendiri. Meskipun kita memang tidak akan pernah memberikan ampun kepada Gibran, karena dia masuk dengan melanggar konstitusi dan norma etika. Tentu sangat mustahil ya kita meminta dia mundur secara legowo," ucapnya.
Khozinudin juga menyinggung persoalan konstitusi dan etika yang menurutnya menjadi dasar keberatan terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Desakan dalam aksi tersebut tidak hanya diarahkan kepada Gibran untuk mengundurkan diri. Massa juga mendorong DPR RI mengambil langkah pemakzulan sebagai alternatif jika pengunduran diri tidak dilakukan.
Aksi Aliansi Rakyat Menggugat ini menjadi bagian dari sorotan terhadap legitimasi jabatan Gibran. Namun, pernyataan mengenai ketidakabsahan status wapres tersebut merupakan pandangan pihak pengunjuk rasa dan belum dapat diperlakukan sebagai keputusan hukum yang membatalkan kedudukannya.
Secara konstitusional, pemberhentian presiden maupun wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945. (Red)