 |
| (Doc. Pewarta) Foto bersama saat pelaksanan SKP oleh KOPRI PMII Unisma |
Salah satu program strategis, yakni Sekolah Kader Putri (SKP), yang dirancang sebagai wadah penguatan kapasitas kader perempuan PMII Unisma, dilaporkan tidak terlaksana secara optimal. Komunikasi kepada kader mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut dinilai minim.
Selain itu, Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari kegiatan SKP yang semestinya menjadi bagian dari proses kaderisasi, hingga saat ini belum terlaksana. Belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan maupun bentuk kegiatan lanjutan yang diinformasikan kepada kader, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan program tersebut.
Situasi ini menimbulkan sorotan terhadap peran dan tanggung jawab Ketua KOPRI PMII Komisariat Unisma dalam menjalankan amanah organisasi.
"Sebagai representasi perempuan di tubuh PMII, seharusnya KOPRI memberikan contoh dalam hal kedisiplinan, ketegasan, dan keberlanjutan gerakan," ujar Ketua KOPRI PMII Rayon Rona Galusia.
Pihaknya menyayangkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut, yang dinilai berdampak terhadap kader dan menimbulkan rasa kecewa. Ketiadaan informasi yang jelas dinilai turut memengaruhi kepercayaan terhadap sistem koordinasi di tingkat komisariat. Evaluasi ini diharapkan menjadi perhatian semua pihak yang terkait dalam kepengurusan, serta menjadi bahan perbaikan struktural dan pembelajaran bersama. Tujuannya agar KOPRI Komisariat UNISMA dapat kembali menjalankan program secara progresif, transparan, dan bertanggung jawab.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait atas hasil evaluasi tersebut. Informasi lanjutan akan diperbarui apabila telah tersedia. (*)
*) Pewarta: Kopri PMII Rayon Rona Gallusia
