 |
| (Doc. Tangkap layar YT DPR RI) Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan DPR saat konferensi pers menanggapi tuntutan 17+8 rakyat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/9/2025) |
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi yang digelar sehari sebelumnya, Kamis (4/9/2025). Beberapa langkah konkret yang diputuskan meliputi penghentian tunjangan, moratorium perjalanan dinas, hingga peningkatan transparansi di parlemen.
"Pada hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin," ujar Dasco.
Enam Poin Keputusan DPR
Dasco merinci enam poin yang disepakati DPR RI dalam rapat tersebut:
- Penghentian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025.
- Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan.
- Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi, termasuk biaya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
- Penonaktifan anggota DPR yang tidak dibayar tunjangannya, bagi mereka yang dinonaktifkan oleh partai politik.
- Koordinasi penonaktifan anggota DPR melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI bersama mahkamah partai politik masing-masing.
- Peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.
Menurut Dasco, keputusan ini menjadi bentuk komitmen DPR dalam merespons aspirasi publik dan memperbaiki tata kelola lembaga legislatif.
Hasil keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta para wakil ketua DPR, yakni dirinya sendiri, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. (Red)
