 |
| Faiz Abqari, Mahasiswa Unisma Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sekaligus Kader PMII Unisma |
Di atas kertas, film ini tampak ingin membuka ruang bagi suara masyarakat adat yang selama ini jarang muncul di media arus utama.
Namun, belakangan muncul pertanyaan penting. Apakah film yang disebut sebagai ruang media bagi masyarakat adat itu murni hadir untuk mengedukasi publik, atau justru menjadi bagian dari strategi politik untuk menjatuhkan pemerintahan yang sedang berjalan?
Kolaborasi Banyak Lembaga
Film Pesta Babi diproduksi melalui kolaborasi sejumlah lembaga dan individu. Dua tokoh utama yang dikaitkan dengan film ini adalah Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale.
Beberapa lembaga juga disebut ikut terlibat dalam proses produksi maupun dukungan isu yang diangkat.
Greenpeace Indonesia disebut mendukung riset dan isu lingkungan, terutama yang berkaitan dengan deforestasi, masyarakat adat, serta proyek industri di Papua Selatan. Kontribusinya disebut berupa pendanaan maupun dukungan advokasi isu lingkungan.
Jubi Media, sebagai media yang fokus pada isu Papua, berperan dalam peliputan, jaringan narasumber lokal, data lapangan, serta produksi jurnalistik investigatif terkait kondisi masyarakat adat Papua.
Ekspedisi Indonesia Baru ikut mendukung dokumentasi lapangan dan kerja investigasi sosial di berbagai wilayah Indonesia, termasuk perjalanan serta pengumpulan data visual.
Selain itu, Pusaka Bentala Rakyat atau Yayasan Pusaka juga disebut terlibat melalui pendampingan komunitas adat, riset sosial, serta penyediaan perspektif hak masyarakat adat dalam film tersebut.
LBH Papua Merauke juga disebut dalam beberapa sumber sebagai pihak yang mendukung advokasi hukum dan isu hak asasi manusia yang berkaitan dengan masyarakat terdampak.
Isu Lingkungan dan Masyarakat Adat
Secara umum, film ini menyoroti kondisi masyarakat adat Papua yang terdampak proyek besar, seperti food estate, perkebunan, dan industri bioenergi.
Film ini juga mengkritik eksploitasi alam, deforestasi, serta mengangkat narasi tentang “kolonialisme modern” di Papua Selatan.
Dari sisi isu, tujuan film ini tampak jelas: meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesejahteraan masyarakat Papua dan dampak program pemerintah terhadap ruang hidup masyarakat adat.
Namun, pertanyaan lain kemudian muncul. Bagaimana jika film yang disebut sebagai media perjuangan masyarakat adat justru memiliki kepentingan politik tertentu?
Polemik Sumber Dana
Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Maruli Simanjuntak sempat mempertanyakan sumber dana produksi film tersebut. Menurutnya, proses produksi film di Papua membutuhkan biaya yang tidak kecil.
Menanggapi hal itu, sutradara Dandhy Dwi Laksono menyatakan bahwa film tersebut didanai secara patungan oleh sejumlah organisasi dan kolaborator, seperti Watchdoc, Greenpeace Indonesia, Jubi, dan Yayasan Pusaka.
Ia juga menyebut banyak kru yang bekerja secara pro bono atau tanpa honor penuh.
Namun, baru-baru ini beredar dokumen di media terkait hibah Kurawal Foundation kepada Ekspedisi Indonesia Baru senilai Rp1.280.000.000.
Kurawal Foundation dikenal sebagai lembaga filantropi internasional yang memberikan hibah kepada organisasi masyarakat sipil di banyak negara. Secara terbuka, lembaga ini menyebut dirinya sebagai lembaga filantropi keadilan sosial yang menyalurkan hibah untuk demokrasi, media publik, dan masyarakat sipil.
Selain itu, beredar pula draft pengajuan dana kepada Open Society Foundations senilai 1,6 juta dolar AS. Dalam dokumen tersebut, dana disebut diajukan untuk dialokasikan dalam operasi Papua dengan target narasi yang menyasar Gen Z, Gen Alpha, hingga pemuda adat setempat.
Meski dokumen tersebut belum diakui secara langsung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini menjadi salah satu dasar penilaian sebagian masyarakat adat terhadap film tersebut.
Suara Aktor dalam Film
Polemik juga muncul dari salah satu aktor dalam film, Yasinta Moywen atau Mama Sinta.
Ia menyatakan bahwa film tersebut diproduksi dan ditayangkan tanpa izin serta tanpa sepengetahuannya. Ia mengaku kaget saat mengetahui film tersebut diputar di Jayapura.
Mama Sinta juga mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, jika dirinya muncul dalam film, maka proses produksi dan peredaran film tersebut seharusnya dilakukan atas seizinnya.
Pernyataan ini menjadi catatan penting. Sebab, film dokumenter yang mengangkat suara masyarakat adat semestinya menjadikan persetujuan, keterlibatan, dan martabat subjek sebagai hal utama.
Antara Edukasi dan Kepentingan Politik
Di atas kertas, tujuan film dokumenter ini memang tampak mulia. Ia ingin mengedukasi publik tentang kondisi masyarakat adat, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria di Papua Selatan.
Namun, jika membaca dan memperhatikan dokumen yang beredar, terdapat istilah “penetrating political space” dan narasi yang secara gamblang disebut bertujuan mencegah keberlanjutan kepemimpinan saat ini.
Hal inilah yang membuat publik perlu melihat film tersebut secara lebih kritis.
Kritik terhadap pemerintah tentu sah. Bahkan, eksekusi birokrasi di lapangan memang kerap kontradiktif dan perlu dikawal bersama. Jika benar terdapat kebijakan yang bermasalah, berdampak besar, atau merugikan masyarakat, maka kebijakan tersebut harus dikritisi, dikawal, bahkan dilawan secara konstitusional.
Namun, publik juga perlu membedakan mana opini yang benar-benar mengedukasi dan mana yang hanya berisi provokasi.
Masyarakat harus membaca informasi secara utuh, memeriksa sumbernya, melihat siapa pihak yang terlibat, serta memahami kepentingan apa yang mungkin bekerja di balik sebuah narasi.
Sebab, isu masyarakat adat dan lingkungan terlalu penting untuk dijadikan sekadar alat pertarungan politik. (*)
_________
*) Penulis: Faiz Abqari, Mahasiswa Unisma Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sekaligus Kader PMII Unisma.
**) Seluruh isi berita, artikel, atau opini sepenuhnya tanggung penulis, tidak menjadi tanggungjawab redaksi.
