 |
| (Doc. Istimewa) Jubir P4GI, Farhan, menyoroti pengadaan sewa laptop PT Garam senilai Rp1,17 miliar dan mendesak transparansi penggunaan anggaran |
Berdasarkan data publik, PT Garam telah menetapkan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Sewa Laptop Karyawan Tahun 2026 sebesar Rp1.173.825.000,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
Pengadaan tersebut direncanakan berlangsung dalam jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun. Hingga 18 Juni 2026, Panitia Pengadaan bahkan telah mengumumkan PT Berkah Sekawan Intiutama sebagai calon pemenang utama dengan skor 94,91.
Kontradiksi Efisiensi dan Beban APBN
Farhan menegaskan bahwa alokasi anggaran lebih dari Rp1,1 miliar hanya untuk menyewa laptop merupakan langkah yang sulit diterima akal sehat di tengah tuntutan efisiensi nasional.
“Kami mempertanyakan apa signifikansi dan urgensi pengadaan sebesar ini. Di saat pemerintah meminta seluruh instansi melakukan pengetatan, PT Garam justru terlihat ‘foya-foya’ dengan skema sewa laptop yang nilainya fantastis,” ujar Farhan, Jubir P4GI.
Menurutnya, sebagai BUMN yang operasionalnya dibiayai melalui APBN, setiap rupiah yang dikeluarkan merupakan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara moral maupun profesional.
Gugatan atas Prestasi Bisnis
Lebih lanjut, P4GI menggugat capaian pengembangan bisnis PT Garam yang dinilai tidak sebanding dengan kemewahan fasilitas yang diberikan kepada karyawannya. P4GI menyoroti minimnya setoran dividen kepada negara dibandingkan dengan besarnya dukungan finansial yang selama ini diterima perusahaan dari negara.
“Publik berhak menagih hasil nyata. Apa prestasi bisnis yang sudah dicapai PT Garam sehingga merasa layak menghamburkan miliaran rupiah untuk sewa laptop? Rakyat, terutama para petani garam, ingin melihat dividen yang nyata bagi negara, bukan sekadar peningkatan fasilitas internal yang tidak berdampak langsung pada produktivitas sektor garam nasional,” tegas Farhan.
Tuntutan Transparansi
P4GI mendesak manajemen PT Garam untuk segera memberikan klarifikasi terbuka mengenai:
- Landasan urgensi pengadaan sewa laptop senilai Rp1,17 miliar di tengah instruksi efisiensi anggaran.
- Justifikasi pemilihan skema sewa yang membebani kas perusahaan dalam jangka panjang.
- Laporan capaian bisnis terkini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBN.
“Jangan sampai PT Garam hanya menjadi beban negara tanpa memberikan kontribusi yang berarti, sementara manajemennya menikmati fasilitas mewah di atas keringat rakyat dan para petani garam,” tutup Farhan.
(*/red)
