 |
| Moh. Farhan Aziz, Foto. Istimewa |
Hariancendekia.com | Persoalan harga jual, penyerapan hasil panen, dan ketidakpastian tata niaga masih menjadi tantangan bagi petani garam Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, Akses Pegaraman Nasional yang diketuai Moh. Farhan Aziz diharapkan menjadi wadah advokasi untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan petani garam.
Farhan menilai, kebijakan per-garaman nasional tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan target swasembada, tetapi juga harus menjamin kepastian pasar serta harga yang layak bagi petani.
“Jangan sampai petani garam hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Ketika negara berbicara tentang swasembada, petani harus menjadi pihak yang merasakan manfaatnya, bukan justru terus menghadapi ketidakpastian harga dan pasar,” tegas Farhan.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat transparansi data kebutuhan garam nasional, mengatur kebijakan impor secara terukur, serta mendorong penyerapan garam rakyat yang memenuhi standar industri.
“Petani tidak bisa terus diminta meningkatkan produksi tanpa kepastian siapa yang akan menyerap hasil panennya. Kebijakan harus menjawab keresahan petani dan memberikan perlindungan nyata terhadap keberlangsungan usaha mereka,” lanjutnya.
Melalui Akses Pegaraman Nasional, diharapkan aspirasi petani dapat diperjuangkan melalui penguatan kelembagaan, pendampingan, serta advokasi kepada pemerintah dan pelaku industri.
Farhan berharap swasembada garam tidak sekadar menjadi target nasional, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Swasembada garam bukan hanya soal berapa banyak garam yang diproduksi, tetapi juga tentang bagaimana petaninya hidup lebih sejahtera," pungkasnya. (Red)