 |
| Opini: Mohammad Dimas Maulana, Calon Kader PMII Al-Farabi |
Opini, Hariancendekia.com | Menjelang Pilpres 2024, jalan-jalan di berbagai sudut negeri dipenuhi spanduk kampanye pemilihan presiden. Wajah pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran, bertebaran di mana-mana, bahkan merambah ke ruang-ruang digital lewat sebutan "gemoy" yang akrab di telinga generasi muda. Citra ini semakin kuat berkat asosiasi Gibran sebagai putra dari mantan Presiden ke-7, Joko Widodo. Kala itu, survei SMRC mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi sepanjang 2015–2022 menembus angka 70%, menjadi fondasi kuat yang mendongkrak keyakinan masyarakat terhadap paslon Prabowo-Gibran.
Banyak yang menaruh harap, kepemimpinan yang dilanjutkan oleh darah daging presiden sebelumnya akan membawa Indonesia ke arah yang kian cemerlang, meski Gibran duduk sebagai wakil. Harapan itu dibungkus rapi dalam visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta sederet program prioritas: swasembada pangan, energi, dan air; penyempurnaan penerimaan negara; reformasi politik, hukum, dan birokrasi; pemberantasan korupsi dan kemiskinan; penegakan hukum narkoba; peningkatan layanan kesehatan dan BPJS; penguatan pendidikan, teknologi, serta digitalisasi; pertahanan dan keamanan; kesetaraan gender; pelestarian lingkungan; subsidi pupuk langsung; penyediaan rumah murah; pemerataan ekonomi dan pembangunan IKN; hilirisasi SDA; kerukunan antarumat beragama; hingga pemajuan seni budaya dan olahraga.
Tibalah hari penentuan. Pada 20 Maret 2024, KPU resmi mengumumkan kemenangan telak Prabowo-Gibran dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,58% dari total 164.227.475 suara sah, mengungguli Anies-Muhaimin (40.971.906 suara atau 24,95%) dan Ganjar-Mahfud (27.040.878 suara atau 16,47%). Perayaan kemenangan pun tumpah ruah di Istora Senayan pada 14 Februari 2024.
Namun, roda waktu berputar. Dua tahun masa jabatan berjalan, angin berbalik arah. SMRC merekam anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto secara tajam sebesar 36,7% dalam kurun satu tahun terakhir merosot dari 81,2% menjadi 44,5%. Sebaliknya, gelombang ketidakpuasan melonjak menjadi mayoritas sebesar 53,4% pada Oktober 2026.
Bagaimana supaya politik tercerahkan ini kembali menemukan jalannya di Indonesia di tengah carut-marut ini? Ada dua hal yang mesti direnungkan.
Pertama, politik harus ditanam kembali ke moralitas.
Moralitas di sini bukanlah kepatuhan buta terhadap aturan dan dogma yang sudah ketinggalan jaman, melainkan moralitas yang lahir secara alami dari perasaan kesatuan dengan segala yang ada. Pada dasarnya, kita semua adalah warga semesta bersama seluruh makhluk hidup lainnya. Secara biologis, kita dibentuk oleh unsur-unsur yang sama dan memiliki kedudukan setara di alam semesta yang luas tak berhingga ini. Kesadaran akan kesatuan dan kesamaan ini semestinya menjadi dasar bagi para penguasa untuk bersikap adil dan penuh kasih. Inilah moralitas sejati yang absen ketika realitas pahit justru dirasakan di tengah masyarakat.
Ketidakpuasan ini tentu tidak lahir begitu saja. Ada rentetan persoalan nyata yang menghimpit:
- Harga kebutuhan pokok yang mencekik dapur rumah tangga. Survei Poltracking Oktober 2026 mencatat 58,6% responden mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang tidak terjangkau. Markdata memperkuat temuan ini bahwa lonjakan harga beras, BBM, LPG, beban cicilan, hingga sempitnya lapangan kerja terjadi secara bersamaan. Ketika pengeluaran melambung, rakyat langsung menilai kinerja pemerintah dari isi kantong mereka sendiri.
- Persepsi ekonomi yang memburuk. SMRC menemukan warga yang menilai ekonomi baik memiliki tingkat kepuasan 87%, sementara yang menilai buruk hanya 23%. Tekanan ekonomi rumah tangga, terbatasnya lapangan kerja bagi usia produktif, dan pelemahan rupiah turut menekan tingkat kepuasan yang di Poltracking bahkan hanya tersisa di angka 36,8%.
- Program unggulan yang belum menjawab harapan. Sekitar 62% responden SMRC (Oktober 2026) menyatakan tidak puas terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan 71,4% meragukan Koperasi Desa Merah Putih. Anggaran ratusan triliun rupiah dinilai belum sebanding dengan hasil di lapangan.
- Ketidakpastian kebijakan dan merosotnya kepercayaan investor. Volatilitas di sektor keuangan terjadi akibat kekhawatiran pelaku pasar terhadap konsistensi arah kebijakan ekonomi, memicu sikap wait and see para pengusaha dan menahan arus Foreign Direct Investment.
- Bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Di Poltracking, 14,3% responden yang tidak puas menyoroti persoalan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
- Kabinet gemuk dan birokrasi tumpang tindih. Analis CSIS Arya Fernandes menyoroti koalisi besar dengan menteri dan wakil menteri yang melampaui 100 orang serta tujuh kali reshuffle dalam dua tahun. Dampaknya adalah tekanan fiskal, terpangkasnya transfer ke daerah, serta birokrasi yang panjang dan tumpang tindih tanpa manfaat langsung bagi rakyat.
- Komunikasi pemerintah yang tidak stabil. Pergantian pimpinan bidang komunikasi sebanyak tiga kali dalam dua tahun menyulitkan pemerintah membangun kepercayaan publik akibat pesan kebijakan yang inkonsisten.
- Korupsi, penegakan hukum, dan kebebasan sipil. Indopol dan SMRC mencatat kekhawatiran publik terutama kalangan terdidik dan generasi muda terhadap menguatnya militerisme, pembatasan kebebasan sipil, serta pemberantasan korupsi yang jalan di tempat.
- Bencana ekologis dan krisis kemanusiaan. Skala korban jiwa banjir dan longsor di Sumatera (akhir 2025 hingga Februari 2026) mencapai 1.204 korban meninggal dan 140 hilang, menguji kecepatan respons negara. Ditambah lagi, Karhutla parah sepanjang Januari–Juli 2026 yang memaksa sekolah diliburkan, memantik kritik Walhi dan Greenpeace terkait lemahnya tata kelola hutan serta minimnya perlindungan warga dari paparan asap.
- Keputusan kontroversial terkait status bencana nasional. Keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan status bencana nasional meski dampaknya melanda tiga provinsi—memicu gugatan warga Sumatera di PTUN Jakarta (perkara 167/G/LH/2026) karena ketiadaan kejelasan aturan turunan presiden.
Kedua, politik tercerahkan butuh keterlibatan dari rakyat.
Kita tidak bisa lagi bersikap tak peduli, hanya asyik dengan hidup, karier, dan kenikmatan kita sendiri. Ini adalah sikap bodoh yang membiarkan politik predator menguasai ranah kekuasaan dan hukum, seperti yang banyak kita saksikan sekarang ini. Hasilnya adalah kehancuran hidup bersama.
Surutnya tingkat kepercayaan publik dalam dua tahun pertama ini memberikan pesan moral yang tegas: legitimasi kekuasaan tidak cukup dibangun hanya melalui kemenangan elektoral yang masif atau romantisme popularitas rezim sebelumnya. Gelombang ketidakpuasan mayoritas ini merupakan akumulasi nyata dari persoalan struktural dan kultural—mulai dari himpitan ekonomi harian di dapur rumah tangga, efektivitas program yang belum menepati janji, tata kelola kabinet yang tambun, hingga lambannya negara menghadapi krisis kemanusiaan serta ekologis.
Angka-angka survei tersebut bukanlah sekadar fluktuasi statistik, melainkan cerminan suara hati nurani rakyat yang menagih janji perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah perlu mengubah pandangan mendasar mereka tentang hubungan hukum dan politik, sebab keadilan adalah tujuan utama keberadaan hukum, dan hukum yang tak adil bukanlah hukum sama sekali.
Momentum dua tahun berjalan ini harus dijadikan alarm evaluasi total bagi rezim Prabowo-Gibran agar kembali berorientasi pada kepentingan rakyat kecil, bukan sekadar kompromi elite politik semata. Semoga kita semua dijauhkan dari marabahaya dan senantiasa diberi kebijaksanaan untuk tidak salah dalam melangkah dan memilih pemimpin pada masa yang akan datang. Amin. (*)
_________
*) Penulis: Mohammad Dimas Maulana, Calon Kader PMII Al-Farabi.
**) Seluruh isi berita, artikel, atau opini sepenuhnya tanggung penulis, tidak menjadi tanggungjawab redaksi.