 |
| (Doc. Ahmad Rizal/Pewarta) Sejumlah aktivis masyarakat sipil tuai kritik soal program kerja 99 Hari Bupati Sumenep. |
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Sumenep (FMPS), Ahmad Fauzi, mengemukakan bahwa berbagai janji yang tercantum dalam program kerja jangka pendek tersebut masih bersifat normatif dan belum dilengkapi dengan rencana aksi yang konkret.
“Kami menghargai semangat perubahan yang diusung, namun implementasinya harus dikawal secara serius. Banyak janji yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (19/5).
Salah satu aspek yang menjadi sorotan utama adalah lambannya penanganan infrastruktur jalan di wilayah kepulauan serta desa-desa terpencil. Para aktivis menilai bahwa dalam rentang waktu 99 hari, prioritas seharusnya diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana dasar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Sumenep melalui pernyataan resminya menyatakan bahwa program 99 hari merupakan langkah awal dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih menyeluruh.
“Program ini bukan merupakan akhir, melainkan permulaan dari komitmen kami untuk membangun Sumenep secara lebih baik. Kami membuka ruang bagi kritik dan masukan dari seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Polemik yang berkembang ini diharapkan dapat menjadi momentum evaluatif antara pemerintah daerah dan masyarakat guna mendorong proses pembangunan yang lebih efektif, partisipatif, dan merata di Kabupaten Sumenep. (*)
***
*) Pewarta: Ahmad Rizal, asal Sumenep Madura.
*) Seluruh isi berita, artikel, atau opini sepenuhnya tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi.
**) Update Info Terbaru HARIAN CENDEKIA
Saluran WhatsApp: bit.ly/WAhariancendekia
YouTube: bit.ly/YThariancendekia
Instagram: bit.ly/IGhariancendekia
TikTok: bit.ly/TThariancendekia
