 |
| Syahril Batman, Sekretaris Umum PMII Komisariat Unisma |
Peristiwa ini, yang tidak terlepas dari fakta dan data yang mendasarinya, memberikan pelajaran berharga bagi seluruh PMII di Indonesia, khususnya PMII Jawa Timur, untuk membangun konsolidasi organisasi yang lebih kuat, transparan, dan berintegritas.
Akar masalah dan dampaknya menunjukkan bahwa konflik administrasi yang terbukti terjadi, menandakan bahwa calon Ketua PKC PMII Jatim harus diadili sesuai aturan PMII. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem verifikasi dan validasi administrasi keanggotaan atau pencalonan di PMII Jatim. Beberapa potensi akar masalah yang bisa direfleksikan antara lain: kurangnya transparansi dan akuntabilitas; proses pendaftaran, verifikasi data, hingga penetapan calon yang mungkin belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, sehingga membuka ruang manipulasi.
Lemahnya sistem pengawasan internal dari cabang yang merekomendasikan juga menjadi sorotan. Mekanisme pengawasan yang kurang optimal dapat menyebabkan dugaan pelanggaran sulit terdeteksi sejak dini. Selain itu, persaingan politik yang kurang sehat dan tingginya tensi kontestasi internal dapat mendorong oknum untuk menghalalkan segala cara, termasuk potensi pemalsuan data.
Minimnya pendidikan politik dan etika berorganisasi, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya integritas, dapat melahirkan tindakan yang merugikan. Dampak dari konflik ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi citra PMII secara keseluruhan. Konflik ini dapat menurunkan kepercayaan anggota dan kader terhadap kredibilitas proses organisasi dan kepemimpinan.
Selain itu, konflik ini juga dapat melemahkan solidaritas internal. Perpecahan dan saling curiga dapat menggerus semangat persatuan dalam tubuh PMII, serta merusak reputasi organisasi di mata publik dan pemangku kepentingan eksternal. PMII bisa dinilai kurang profesional atau bermasalah secara internal.
Pelajaran penting untuk Tim BPK PKC PMII Jatim adalah untuk mengorek lebih dalam jejak administrasi syarat dan ketentuan para calon kandidat saat proses verifikasi berkas. Dari konflik administrasi ini, Tim BPK PKC PMII Jatim dapat memetik beberapa pelajaran krusial, termasuk pentingnya data yang akurat dan validasi berlapis dalam proses kaderisasi organisasi ber-PMII.
Penting pula untuk membangun budaya transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi mekanisme dan hasil verifikasi. Proses dan hasil verifikasi data sebaiknya diumumkan secara transparan kepada seluruh anggota dan kader.
Peningkatan peran Ketua BPK PKC Jatim juga menjadi penting, agar diberikan wewenang lebih dalam mengawasi proses administrasi dan pencalonan. Selain itu, perlu ada penguatan pendidikan politik dan etika berorganisasi serta peningkatan mekanisme penanganan konflik.
Melampaui kepentingan individual, konflik semacam ini sering kali mengaburkan fokus pada tujuan organisasi yang lebih besar. Penting untuk mengembalikan semangat perjuangan dan pengabdian demi kemaslahatan kader pergerakan.
Langkah konkret ke depan untuk mencegah terulangnya konflik serupa dan memperkuat PMII Jatim mencakup beberapa hal berikut:
1. Evaluasi Komprehensif: Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan kontestasi PMII Jatim sebelumnya, khususnya terkait proses verifikasi administrasi.
2. Perumusan Regulasi Internal yang Jelas: Susun atau revisi peraturan organisasi yang lebih detail dan ketat terkait persyaratan calon, mekanisme verifikasi, dan sanksi bagi pelanggaran.
Konflik administrasi ini adalah alarm bagi PMII Jatim untuk segera berbenah. Dengan refleksi yang jujur dan langkah-langkah perbaikan yang konkret, PMII Jatim dapat keluar dari situasi ini dengan organisasi yang lebih solid, kredibel, dan siap menghadapi tantangan ke depan. Ini adalah momentum untuk mengukuhkan komitmen pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan integritas dalam berorganisasi. (*)
*) Penulis: Syahril Batman, Sekretaris Umum PMII Komisariat Unisma
