 |
| Lalu Gibran Hayanul Hak Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. |
Menyikapi kondisi kritis tersebut, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan penanganan isu gizi sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Salah satu terobosan strategis untuk mendukung agenda tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp.71 Triliun.
Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, program ini memiliki urgensi ganda: tidak hanya sebagai intervensi kesehatan yang menyelamatkan generasi penerus, tetapi juga berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Ditinjau dari aspek Pemenuhan Gizi Anak, program MBG memiliki dampak yang langsung dan signifikan. Data dari Badan Gizi Nasional (BGN), menunjukkan bahwa hingga 11 November 2025, penerima manfaat program ini telah mencapai 41,6 juta orang. Cakupan yang masif ini memberikan asupan gizi yang esensial bagi anak-anak sekolah, yang berada dalam masa pertumbuhan emas (golden period).
Asupan protein, vitamin, dan mineral yang memadai dari makanan bergizi akan menekan angka kekurangan gizi, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, serta memperbaiki fungsi kognitif dan konsentrasi belajar. Dengan kata lain, program ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Lombok Tengah yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas secara akademik.
Di sisi lain, program MBG juga berperan sebagai Penggerak Ekonomi Lokal. Implementasinya menciptakan permintaan yang stabil dan berkelanjutan terhadap bahan pangan mentah, seperti sayuran, buah-buahan, telur, ayam, dan ikan. Permintaan yang terstruktur ini dapat di sumber langsung dari para petani dan peternak lokal di Lombok Tengah.
Dengan demikian, siklus ekonomi akan berputar di dalam daerah; uang yang dialokasikan tidak hilang ke luar, melainkan mengalir kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini akan meningkatkan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja baru di sektor hilir (seperti logistik dan pengolahan), serta pada akhirnya memberdayakan dan menguatkan ketahanan pangan komunitas lokal. Selain itu, program ini juga mendorong peningkatan angka lapangan pekerjaan yang dapat menekan angka pengangguran di Lombok Tengah.
Meski demikian, program MBG masih memiliki beragam tantangan yang perlu diantisipasi dan diselesaikan. Pertama, fakta dilapangan menunjukkan bahwa beberapa pihak pengelola dapur di Lombok Tengah mengalami kendala dalam pemenuhan beberapa kebutuhan logistik, utamanya susu yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini kerap menjadi hambatan dalam keberlangsungan program MBG. Kedua, tantangan lainnya adalah berkaitan dengan pentingnya menjaga kualitas dan kebersihan dari menu MBG. Di Kabupaten Lombok Tengah sendiri, telah diketahui bahwa pernah terjadi keracunan pada beberapa siswa setelah mengkonsumsi MBG.
Belajar dari kondisi tersebut, rekomendasi perbaikan ke depan mutlak diperlukan. Pertama, Pemerintah Pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh terhadap program MBG perlu mengupayakan ketersediaan pasokan logistik utamanya kebutuhan susu yang sesuai standar yang telah di tetapkan khususnya di Lombok Tengah. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan program MBG berjalan secara efektif. Kedua, optimalisasi pengawasan terhadap kualitas dan kebersihan menu makanan sebelum di distribusikan kepada penerima manfaat menjadi sangat krusial. Hal ini penting untuk memastikan program MBG tidak menjadi masalah baru terhadap kesehatan penerima manfaat terutama para siswa-siswi di Lombok Tengah.
Dengan mengatasi tantangan ini, Program MBG di Lombok Tengah tidak hanya akan menjadi sekadar program sosial, tetapi berubah menjadi program pembangunan yang holistik, yang fondasinya diletakkan di atas pilar kesehatan anak dan kekuatan ekonomi lokal. (*)
*) Penulis: Lalu Gibran Hayanul Hak, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia.
**) Seluruh isi berita, artikel, atau opini sepenuhnya tanggung penulis, tidak menjadi tanggungjawab redaksi.
