Ketika Air Menggenang, Aturan Mulai Menghilang

Muhammad Alwan Fauzian, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

HARIANCENDEKIA, OPINI - Baru-baru ini Pulau Sumatra kembali mengalami rangkaian bencana alam, mulai dari banjir bandang hingga tanah longsor. Gubernur Aceh, Mudzakkir, bahkan menyebut bahwa “banjir ini sudah seperti tsunami kedua dari peristiwa sebelumnya pada tahun 2004,” seraya menegaskan bahwa “peristiwa ini mengakibatkan empat kampung di wilayah Aceh hilang entah ke mana.” Banjir yang menerjang permukiman, merusak fasilitas umum, dan memaksa ribuan warga mengungsi telah memukul perasaan masyarakat Indonesia. Yang membuat janggal justru pernyataan Prabowo Subianto yang berdalih bahwa “kondisi semakin membaik, warga sedang dalam proses pertolongan.” Di saat publik menunggu langkah antisipatif dan permintaan maaf dari pejabat, justru mereka terlihat meremehkan situasi dan menyalahkan alam sebagai penyebab tunggal bencana.

Bencana ini tidak lagi layak dipandang sebagai peristiwa alam semata. Realitas di lapangan menunjukkan adanya kejanggalan dalam tata kelola lingkungan. Cukup dengan melihat ribuan gelondongan kayu yang terseret banjir, tampak jelas bahwa kerusakan ini juga lahir dari keserakahan manusia yang melukai ekosistem.

Luapan air yang melanda Sumatra memperlihatkan persoalan serius dalam pengelolaan kawasan hutan. Peristiwa ini mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, khususnya warga Sumatra, sebab dampaknya tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga mengancam keselamatan dan perekonomian mereka.

Banjir rob yang menghancurkan tanah dan bangunan di berbagai wilayah menjadi bukti kegagalan negara dalam mengelola lingkungan hidup. Setiap pohon yang ditebang, setiap sungai yang dijadikan tempat pembuangan, dan setiap kebijakan yang terlalu longgar adalah kontribusi yang perlahan membentuk bencana besar.

Kualitas pejabat pun kembali dipertanyakan setelah Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyatakan bahwa bencana di Sumatra bukan termasuk bencana nasional, dengan alasan jumlah korban jauh lebih sedikit dibanding tsunami Aceh 2004 yang mencapai ribuan jiwa, sementara korban peristiwa kali ini “hanya” 114 orang.

Pada akhirnya, para influencer dan tokoh publik seperti Najwa Shihab, yang turun langsung bersama Save the Children Indonesia, melaporkan bahwa ribuan anak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini berada dalam kondisi darurat. Ia menyebut bahwa akses jalan terputus, listrik padam, dan lebih dari 100.000 orang mengungsi, termasuk ribuan anak yang hidup dalam situasi sangat tidak layak.

Kondisi ini semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pihak yang seharusnya berada di garis depan menjaga ekosistem justru tampak menjadi bagian dari kerusakan lingkungan. Ketika kebijakan semakin longgar dan pengawasan melemah, maka banjir bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan “bencana buatan manusia.”

“Satu orang bisa menebang satu pohon dalam sehari, tetapi ekskavator dan buldoser mampu menghabiskan puluhan bahkan ratusan hektar dalam waktu yang sama.” (*)

*) Penulis: Muhammad Alwan Fauzian, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**) Seluruh isi berita, artikel, atau opini sepenuhnya tanggung penulis, tidak menjadi tanggungjawab redaksi.