 |
| Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Foto. Istimewa |
Hariancendekia.com | Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin belum menetapkan tenggat penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Ia menilai penanganannya bergantung pada gotong royong seluruh elemen masyarakat.
Sjafrie mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi besar, tidak hanya mengandalkan program rutin pemerintah. Kondisi darurat seperti kebakaran hutan hingga bencana alam memerlukan dukungan anggaran dan kerja sama lintas pihak.
Hal itu disampaikan Sjafrie usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Sjafrie, anggaran pertahanan memiliki dua sasaran, yakni target program dan target dinamis. Karhutla termasuk dalam kategori target dinamis yang membutuhkan respons cepat ketika terjadi bencana.
"Ya. Kita dalam menerima anggaran itu menggunakan anggaran itu dua target, satu target program dan satu target dinamis. Target program sudah dialokasikan, tapi target dinamis seperti kebakaran hutan, gempa bumi, ini juga akan kita memperoleh bantuan dari negara kepada anggaran pertahanan untuk kita akselerasi bantuan yang bisa kita berikan dalam mengatasi bencana gempa bumi dan bencana kebakaran hutan ini," ujar Sjafrie.
Saat ditanya kapan karhutla ditargetkan dapat diselesaikan sepenuhnya, Sjafrie tidak menyebut tanggal atau batas waktu tertentu. Ia justru menekankan pentingnya kekuatan kolektif masyarakat dalam memadamkan kebakaran yang meluas.
"Saya diberitahu Pak Ketua Komisi I, target kebakaran hutan itu tergantung rakyat Indonesia. Jadi kita harus bergotong-royong mengatasi ini semuanya, ya," tegasnya.
Sjafrie juga mendorong pelaku usaha yang memiliki fasilitas pendukung untuk ikut membantu penanganan karhutla. Menurut dia, peralatan yang dimiliki sektor usaha dapat diperbantukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Tadi saya sudah kasih tahu, itu pengusaha-pengusaha yang punya alat berat, alutsista, helikopter bom water bombing, bisa perbantukan kepada BNPB, ya," pungkasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dinilai menjadi bagian penting untuk mempercepat respons terhadap kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah. (Red)