 |
| Timbul tetap menarik becak di Malioboro untuk menghidupi keluarganya, Foto. Ilustrasi AI |
Hariancendekia.com | Tukang becak asal Kulon Progo, Timbul (49), sempat masuk desil 9 yang menggambarkan kelompok masyarakat dengan kesejahteraan relatif tinggi. Padahal, ia masih harus menarik becak di Malioboro dan memutar otak untuk membiayai kuliah anaknya.
Kasus Timbul menjadi gambaran betapa data kesejahteraan dapat berbeda dengan kondisi nyata di lapangan. Di atas kertas, status desil 9 membuatnya seolah berada dalam kelompok masyarakat yang relatif sejahtera.
Kenyataannya, Timbul masih bekerja sebagai tukang becak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beban ekonominya bahkan semakin terasa ketika putranya, Lutfi Arya Wijaya (18), diterima kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Lutfi memahami kondisi keluarganya. Uang saku sekitar Rp20 ribu per hari tidak selalu dihabiskan untuk jajan karena sebagian disisihkan untuk ditabung.
Timbul tetap bertekad membiayai pendidikan anaknya. Ia berharap Lutfi tidak mengikuti jejaknya sebagai tukang becak dan memiliki pilihan hidup yang lebih luas.
Lantas, mengapa Timbul bisa tercatat sebagai desil 9?
Kepala BPS Amalia Widyasanti menjelaskan status tersebut bukan berarti Timbul mendadak menjadi orang kaya. Persoalannya adalah data kesejahteraannya belum diperbarui.
Setelah dilakukan pemutakhiran, posisi Timbul kini berada di desil 3. "Jadi, kuncinya adalah pemutakhiran menjadi kunci, supaya datanya sesuai dengan fakta yang terbaru," kata Amalia di Istana Negara pekan lalu.
Kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa status kemiskinan sangat bergantung pada kualitas dan kemutakhiran data. Kondisi seseorang dapat berubah, sementara data dalam sistem belum tentu langsung mengikuti perubahan tersebut.
Persoalan lain muncul dari perbedaan standar pengukuran. BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN), sedangkan Bank Dunia memakai garis kemiskinan internasional untuk membandingkan kondisi antarnegara.
Dalam proyeksi Bank Dunia edisi April 2026, sekitar 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah garis US$8,30 per hari. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Thailand 10,1%, Vietnam 17,9%, Brasil 20,4%, dan Malaysia 1%.
Namun, angka tersebut tidak berarti 64,2% penduduk Indonesia tergolong miskin menurut ukuran nasional BPS. Perbedaan metodologi membuat angka kemiskinan harus dibaca sesuai konteksnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pemerintah akan terus mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan. Dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Senin (31/8/2026), ia menekankan pentingnya penghasilan layak, pangan, rumah, serta akses pembiayaan.
Kasus Timbul memberi catatan penting: keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup diukur dari angka dalam database. Data yang mutakhir dan kemampuan melihat kerentanan ekonomi masyarakat menjadi kunci. (Red)